#MEMBAHAS RAPERDA TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kumpulan berita membahas raperda tentang masyarakat hukum adat, ditemukan 25 berita.

DPRD Barito Selatan jadwalkan bahas sejumlah raperda pada Februari 2025

DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah dijadwalkan akan membahas dua rancangan peraturan daerah (Raperda), yakni tentang Kkearsipan dan tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat pada Februari 2025. ...

Perda Perlindungan Masyarakat Hukum Adat beri perlindungan hak-hak masyarakat

Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan TengahArahman mengatakan di antaranya sudah ada dua raperda yang telah pihaknya bahas bersama. Badan Pembentukan Peraturan Daerah ...

Pansus DPRD Kapuas godok raperda pengakuan masyarakat hukum adat

Panitia khusus atau pansus dua dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar rapat membahas rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pengakuan dan ...

Bapemperda DPRD Kapuas bahas penyelesaian 14 usulan raperda

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, membahas pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Pemkab ...

DPRD Kalteng telah bahas belasan raperda selama persidangan III tahun 2023

Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno menyatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah provinsi, telah membahas belasan rancangan peraturan daerah selama masa persidangan III tahun sidang 2023. ...

Optimalkan pembahasan sejumlah raperda, DPRD Kalteng bakal bentuk Pansus

Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno menyatakan bahwa pihaknya, bakal membentuk sejumlah panitia khusus, yang bertugas membahas rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ...

Kaprodi S2 FH UPR: MHA hanya diakui tanpa diikuti kepastian hukum

Ketua Program Studi Magister Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, DR Mutia Evi Kristhy SH MHum menyatakan bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia, ...

Ketua DPRD Kalteng: Aspirasi mahasiswa-OKP segera disampaikan ke Pusat

Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno menegaskan bahwa pihaknya, akan segera menyikapi dan menyampaikan berbagai aspirasi dan tuntutan para mahasiswa maupun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, yang ada ...

Catatan Akhir Tahun: Babak baru perlindungan dan penegakan HAM di Tanah Air

Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025. Perpres ini menggantikan Peraturan ...

Perda Budaya Daerah Kotim mengemban misi pelestarian dan pengembangan

Rancangan Peraturan Daerah tentang Budaya Daerah yang sedang dibahas di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dinilai sangat penting bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah ...