DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah dijadwalkan akan membahas dua rancangan peraturan daerah (Raperda), yakni tentang Kkearsipan dan tentang Pengakuan Masyarakat Hukum Adat pada Februari 2025. ...
Ketua Bapemperda DPRD Kabupaten Seruyan, Kalimantan TengahArahman mengatakan di antaranya sudah ada dua raperda yang telah pihaknya bahas bersama. Badan Pembentukan Peraturan Daerah ...
Panitia khusus atau pansus dua dewan perwakilan rakyat daerah Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah menggelar rapat membahas rancangan peraturan daerah atau raperda tentang pengakuan dan ...
Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah, membahas pengusulan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) bersama Pemkab ...
Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno menyatakan bahwa pihaknya bersama pemerintah provinsi, telah membahas belasan rancangan peraturan daerah selama masa persidangan III tahun sidang 2023. ...
Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno menyatakan bahwa pihaknya, bakal membentuk sejumlah panitia khusus, yang bertugas membahas rancangan peraturan daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ...
Ketua Program Studi Magister Hukum (S2) Fakultas Hukum Universitas Palangka Raya, Kalimantan Tengah, DR Mutia Evi Kristhy SH MHum menyatakan bahwa keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA) di Indonesia, ...
Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno menegaskan bahwa pihaknya, akan segera menyikapi dan menyampaikan berbagai aspirasi dan tuntutan para mahasiswa maupun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, yang ada ...
Presiden RI Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Tahun 2021-2025. Perpres ini menggantikan Peraturan ...
Rancangan Peraturan Daerah tentang Budaya Daerah yang sedang dibahas di DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah dinilai sangat penting bagi pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah ...