#MEMBAHAS RAPERDA TENTANG MASYARAKAT HUKUM ADAT

Kantor Wilayah Kementerian Hukum Kalimantan Tengah (Kanwil Kemenkum Kalteng) dan Pemerintah Kabupaten Gunung Mas berkolaborasi dalam penyiapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Usaha ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah, bersama pemerintah kabupaten setempat sepakat menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan, ...

Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kalimantan Tengah terus mempercepat pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelesaian Sengketa Lahan dan Konflik Pertanahan dengan target pengesahan ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah bersama pemerintah kabupaten (pemkab) setempat mematangkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pengakuan, ...

DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah menjadwalkan pembahasan kembali Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) bupati tahun anggaran 2025 pada Mei 2026. "Pembahasan LKPj tersebut ...

DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah bersama pemerintah kabupaten (Pemkab) setempat membahas dua rancangan peraturan daerah. Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Barito ...

DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah bersama pemerintah kabupaten dijadwalkan membahas tiga rancangan peraturan daerah (raperda) pada Februari 2026. “Sesuai jadwal, pembahasan tiga raperda ...

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah menunjukkan komitmen kuat terhadap masyarakat lokal, dengan memperkuat regulasi pemberdayaan masyarakat hukum adat Dayak. "Di sini ...

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah sedang menggali referensi guna membahas empat rancangan peraturan daerah (raperda) yang diajukan pemerintah ...

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) KabupatenSelatan, Kalimantan Tengah pada Maret 2025 ini akan membahas sejumlah rancangan peraturan daerah (raperda) dan melaksanakan rapat dengar ...