Ketua DPRD Kalteng: Aspirasi mahasiswa-OKP segera disampaikan ke Pusat

Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Tengah Wiyatno menegaskan bahwa pihaknya, akan segera menyikapi dan menyampaikan berbagai aspirasi dan tuntutan para mahasiswa maupun Organisasi Kemasyarakatan Pemuda, yang ada di provinsi setempat kepada pemerintah pusat.

Penegasan itu disampaikan Wiyatno saat menemui ratusan mahasiswa dan anggota OKP tergabung dalam Cipayung Palangka Raya menggugat, yang sedangkan melaksanakan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD Kalteng, Senin.

"Aspirasinya sudah kami terima . Percayalah, aspirasinya akan langsung kami disampaikan ke Pemerintah Pusat, baik Kementerian maupun DPR RI di Jakarta," ucapnya.

Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu pun menjelaskan, penundaan pemilu dan penambahan jabatan presiden menjadi tiga periode, sama sekali bukan keinginan dari Presiden Joko Widodo, melainkan oknum-oknum tertentu.

Dia mengatakan, Presiden Joko Widodo justru secara tegas menolak rencana tersebut bahkan telah mengingatkan seluruh menteri, agar tidak lagi membicarakan penundaan pemilu maupun penambahan jabatan presiden.

"Mengenai aspirasi dan tuntutan menurunkan harga sekaligus mensubsidi BBM, serta masalah UU Masyarakat adat maupun agraria, segera disampaikan ke Pemerintah Pusat melalui kementerian," kata Wiyatno.

Dia pun mengapresiasi sikap serta kepedulian mahasiswa maupun OKP di provinsi ini, terhadap berbagai isu dan masalah yang terjadi di negara ini. Sebab, aksi unjuk rasa kali ini bukan hanya di Kalteng, melainkan di berbagai daerah di Indonesia.

"Aspirasi unjuk rasa dari berbagai daerah di Indonesia itu pun hampir sama di seluruh Indonesia. Jadi, kami apresiasi adik-adik mahasiswa dan OKP yang tetap semangat menyuarakan dan mengkritisi permasalahan di negeri ini," demikian Wiyatno.

Baca juga: Raperda P4GN program prioritas, DPRD Kalteng konsultasi ke BNN

Cipayung Plus Palangka Raya menyampaikan tujuh pernyataan sikap, yakni mendesak dan menuntut DPRD Kalteng untuk menyatakan sikap untuk menolak terhadap wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden menjadi 3 periode kepada pemerintah pusat dan MPR RI.

Menuntut DPRD agar mendesak pemerintah daerah untuk segera mengusut tuntas mengenai kelangkaan minyak goreng dan kenaikan harga pokok lainnya, menuntut DPR RI agar mendesak Menteri ESDM agar segera menurunkan harga dan mensubsidi BBM di masyarakat Indonesia, menuntut perwakilan DPR RI dari dapil Kalteng untuk menyuarakan aspirasi masyarakat terhadap janji presiden dan wakil presiden.

Menolak Kebijakan Pemerintah Pusat terkait kenaikan PPN 11 persen, mendesak DPR RI untuk segera membahas dan mengesahkan RUU masyarakat Hukum Adat, dan meminta dan mendesak pemerintah pusat dan daerah di Kalteng, agar segera menyelesaikan konflik agraria di Kalteng.

Baca juga: Terima laporan tahunan, Ketua DPRD komit dukung kinerja KI Kalteng