#MENJAMIN HAK MASYARAKAT

Kumpulan berita menjamin hak masyarakat, ditemukan 406 berita.

Mahasiswa di Kalteng soroti tindakan refresif terhadap aktivis Indonesia

Kelompok mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Cipayung plus Kota Palangka Raya dan Kalimantan Tengah, menyoroti tindakan represif terhadap aktivis di Indonesia, salah satunya yang terjadi beberapa ...

KPU menjamin hak pilih bagi pasien COVID-19

Komisi Pemilihan Umum menjamin hak pilih bagi pasien COVID-19 tetap dapat diakomodasi saat Pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2020 yang akan digelar pada 9 Desember mendatang. Ketua KPU ...

Warga Badui dinyatakan bebas dari pandemi COVID-19

Masyarakat Badui yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, hingga kini terbebas dari pandemi virus corona atau COVID-19 , karena belum lama ini selama tiga bulan menjalani ...

Organisasi nirlaba internasional minta vaksin COVID-19 bebas paten dan murah

Organisasi nirlaba internasional Oxfam mendesak para pemangku kebijakan dan perusahaan farmasi global untuk membebaskan hak paten untuk vaksin COVID-19 dan dengan biaya produksi serta distribusi yang ...

Menkumham akan pecat jajaran terbukti pungli terkait pembebasan narapidana

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly menegaskan akan memecat jajarannya yang terbukti melakukan pungutan liar (pungli) terhadap narapidana dan anak dalam program pembebasan melalui asimilasi dan ...

Pemerintah diminta proaktif sampaikan informasi perkembangan corona

Merespon meningkatnya jumlah pasien yang terinfeksi virus corona di Indonesia, Amnesty International Indonesia mendesak pemerintah pusat dan daerah, utamanya melalui Kementerian Kesehatan, untuk ...

Perlindungan perempuan dan anak di Kotim perlu ditingkatkan

Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Rudianur berharap semua pihak meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak agar mereka bisa mendapatkan hak-hak yang ...

Pedagang kecil layangkan gugatan Perda Kawasan Tanpa Rokok ke MA

Sejumlah pedagang tradisional dan usaha kecil menengah (UKM) mengajukan permohonan uji materiil (judicial review) Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2018 yang merupakan Perubahan Peraturan ...

MADN harap pemerintah beri lahan 5 Ha per keluarga kepada suku Dayak

Wakil Bendahara Umum Majelis Adat Dayak Nasional (MADN) Dagut H Djunas berharap pemerintah bisa memberikan lahan seluas lima hektare (Ha) per keluarga kepada masyarakat Suku Dayak terkait ...

Masyarakat berhak dapat informasi mengenai pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah

Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Tengah mengatakan masyarakat berhak mendapat informasi mengenai penyelenggaraan pembangunan oleh pemerintah pusat maupun daerah. "Namun, sejauh ini ...