#MENJAMIN HAK MASYARAKAT

Kumpulan berita menjamin hak masyarakat, ditemukan 406 berita.

Perusahaan wajib meliburkan karyawan supaya bisa menggunakan hak pilih

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah menegaskan, hari pemungutan suara pemilu serentak 2019 pada Rabu (17/4) nanti merupakan hari libur sehingga diharapkan masyarakat maupun ...

1.154 personel gabungan siap amankan pemilu di Barsel

Sebanyak 1.154 personel gabungan siap mengamankan penyelenggaraan pemilu serentak tahun 2019 di Kabupaten Barito Selatan, Kalimantan Tengah. "Mereka terdiri dari 185 personel Polres Barsel, ...

Antisipasi "serangan fajar" di Kotim, tim gabungan lakukan ini

Tim gabungan aparat penegak hukum dan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mengantisipasi kerawanan kecurangan-kecurangan menjelang pemilu serentak 17 April nanti, seperti ...

Siapa yang salah ketika anak berperilaku kriminal?

Kasus Audrey di Pontianak, Kalimantan Barat, begitu menyita perhatian seluruh masyarakat Indonesia. Kasus itu membuat kita prihatin, sedih, dan bertanya; ada apa dengan perilaku anak-anak pengeroyok ...

Pemkab Kotim apresiasi peran aktivis perlindungan perempuan dan anak

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah mengapresiasi peran aktivitas perlindungan perempuan dan anak yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat Lentera Kartini karena ...

BPJS Ketenagakerjaan serahkan klaim kecelakaan meninggal dunia sebesar Rp246 juta

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS-TK) Cabang Palangka Raya, Kalimantan Tengah menyerahkan santunan manfaat program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) meninggal dunia, sebesar Rp246 ...

Masyarakat Kotim diminta tidak takut menggunakan hak pilih

Kepala daerah dan petinggi lembaga penegak hukum di Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, kompak menjamin keamanan masyarakat dalam memberikan hak pilih saat pemilu serentak pada 17 April ...

Jokowi didesak sahkan UU Masyarakat Adat

Kesatuan Kesepuhan Adat Banten Kidul (Sabaki) mendesak Presiden Joko Widodo untuk mensahkan Undang-Undang (UU) Masyarakat Adat guna menjamin kepastian hukum hak-hak ...

PP 49/2018 tegaskan tugas BPJS untuk melindungi pekerja non ASN

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan, Agus Susanto menyatakan, jaminan sosial merupakan hak setiap warga negara untuk mendapatkan kepastian atas perlindungan dan ...

Sekolah di Lamandau didorong penuhi indikator ramah anak

Pemerintah Kabupaten Lamandau, melalui Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB, terus berupaya mendorong sekolah - sekolah yang ada di wilayah ...