#SANKSI ADAT

Polda Kalimantan Tengah (Kalteng) melibatkan tokoh adat dan Forum Adat Kebangsaan berbasis Falsafah Huma Betangmemperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta pencegahan ...

Wakil Ketua II Komisi I DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Syaufwan Hadi mendukung langkah tegas kepolisian dalam menertibkan aksi balap liar di sejumlah ruas jalan kota. “Kami ...

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah (Kalteng), terus berupaya memperkuat peran tokoh adat di daerah setempat dalam mencegah ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) ...

Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah, berhasil keluar dari sanksi administratif pengelolaan sampah setelah dinilai mampu memperbaiki sistem penanganan di Tempat ...

Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Agustiar Sabran menginstruksikan jajarannya untuk memberi sanksi tegas kepada aparatur sipil negara (ASN) yang tak hadir tanpa keterangan. "Tadi ada 52 ...

Komika Pandji Pragiwaksono menghadiri pemeriksaan kedua sebagai saksi dalam penyidikan kasus dugaan penghinaan terhadap suku Toraja melalui media elektronik. Berdasarkan pantauan ANTARA, Pandji ...

Staf Ahli Bupati Kapuas, Kalimantan Tengah, Budi Kurniawan menegaskan,saat ini pemerintah pusat telah membentuk Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang bertugas menertibkan ...

Pemerintah Kabupaten Barito Selatan bersama DPRD setempat menyusun rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Masyarakat Hukum Adat. "Raperda yang disusun itu guna membantu masyarakat ...

Salah seorang praktisi hukum di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Ade Putra Wibawa menilai berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2023 dan Kitab ...

Dewan Adat Dayak (DAD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyatakan siap menerapkan hukum adat terhadap pihak-pihak yang melakukan perusakan lingkungan, seperti pembukaan lahan ...