Palangka Raya (Antara Kalteng) - Legislator Kalimantan Tengah Agus Susilasani menyarankan pemerintah provinsi bersama kabupaten/ kota agar mewajibkan seluruh pemerintah desa memiliki website agar pengelolaan dan penggunaan dana desa dapat lebih transparan.
Dalam website tersebut tidak hanya mencantumkan program yang akan dikerjakan namun juga rincian anggaran dan dokumentasi saat pelaksanaan hingga selesainya program, kata Susilasani di Palangka Raya, Jumat.
"Sebagai implementasi keterbukaan penggunaan ADD ini, pemerintah desa wajib memiliki website. Supaya itu bisa terlaksana, dibutuhkan keseriusan dan penegasan dari Pemerintah daerah untuk mewajibkan. Jadi, melalui website itu masyarakat bisa ikut berpartisipasi memantau," tambahnya.
Anggota Fraksi Partai Nasdem di DPRD Kalteng ini keterbukaan tersebut sebagai salah satu upaya pencegahan penyimpangan penggunaan ADD. Bahkan bila perlu tidak hanya mengandalkan webside untuk pengawasamnya, tapi pemerintah desa juga bisa berkerjasama dengan aparat penegak hukum, seperti kejaksaan.
Dia mengatakan keterbukaan ini salah satu cara mencegah kesalahan penggunaan. Sebab, apabila penggunannya tepat, maka akan berdampak pada percepatan pembangunan di tingkat desa sekaligus mendorong meningkatnya perekonimian masyarakat sekitar.
"Penggunaan website di desa bukan hal mustahil dilakukan, karena akses internet atau telekomunikasi sudah hampir bisa digunakan hingga ke pelosok," ucap Wakil Ketua Komisi D DPRD Kalteng.
Sementara untuk desa yang belum terjangkau akses telekomunikasi, dibutuhkan peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan Lembaga Perbedaaan Masyarakat (LPM) untuk mempertajam pengawasan. Dengan demikian, tidak ada alasan lagi bagi pemerintah desa untuk tidak terbuka terkait penggunaan ADD ini.
"Saya memperkirakan sekitar 70 persen desa di Kalteng ini telah terjangkau akses telekomunikasi. Desa-desaitu yang diwajibkan menggunakan wedside. Kalau jauh dari jangkauan internet, bisa menggunakan cara lain agar keterbukaan bisa diutamakan," demikian Susilasani.
Berita Terkait
Petani hortikultura di Kotim merugi akibat lahan dilanda banjir
Rabu, 1 Mei 2024 22:19 Wib
Mencalon di Pilkada Kalteng 2024, Sigit K Yunianto mendaftar di ranting PDIP
Rabu, 1 Mei 2024 22:00 Wib
Sigit mendaftar Pilkada Kalteng lewat enam pengurus Ranting PDI-P Katingan
Rabu, 1 Mei 2024 21:44 Wib
BKSDA Kalteng evakuasi buaya muara yang memangsa warga Kobar
Rabu, 1 Mei 2024 21:30 Wib
BPBD Kotim pasok air bersih untuk korban banjir
Rabu, 1 Mei 2024 20:59 Wib
Disdik Kotim pastikan hak pendidikan terpenuhi di tengah situasi banjir
Rabu, 1 Mei 2024 19:56 Wib
Kesbangpol Bartim catat ada 43 ormas terdaftar
Rabu, 1 Mei 2024 19:50 Wib
Bupati Kotim perintahkan data perusahaan pendukung kegiatan pendidikan
Rabu, 1 Mei 2024 19:39 Wib