Sampit (ANTARA) - Pernyataan menyejukkan dilontarkan Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah Rinie di tengah kecemasan pemerintah daerah terkait beratnya beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2020 nanti.
"Jangan sampai ada stigma bahwa ketika tidak ada anggaran, maka yang disalahkan DPRD atau Pemkab. Kita berkomitmen untuk menjadikan APBD tahun anggaran 2020 ini sebagai tanggung jawab bersama, termasuk bersama bupati," kata Rinie di Sampit, Kamis.
Saat ini DPRD bersama pemerintah kabupaten bersiap membahas APBD 2020. DPRD menargetkan pembahasan tersebut sudah rampung sebelum 30 November 2019.
Menurut Rinie, rasionalisasi adalah solusi yang akan ditempuh menyikapi terbatasnya anggaran dalam APBD 2020. Pembahasan akan dilakukan bersama-sama secara teliti agar menghasilkan APBD 2020 yang ideal.
Untuk mewujudkan itu, perlu dilakukan sinkronisasi dan rasionalisasi program dan kegiatan pada seluruh satuan organisasi perangkat daerah. Sinkronisasi dan rasionalisasi diharapkan terlebih dahulu dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan menerapkan siapa prioritas.
Dia berharap komunikasi internal tim anggaran, satuan organisasi perangkat daerah dan berjalan dengan baik. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan bersama Badan Anggaran DPRD untuk penajaman.
“Banyak mata anggaran yang akan kita sesuaikan. Ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi atau bahkan dinolkan, mengingat situasi keuangan daerah kita saat ini sedang defisit. Situasinya seperti ini dan harus kita hadapi bersama," kata Rinie.
Politisi PDIP menegaskan pembangunan Kotawaringin Timur merupakan tanggung jawab. Rinie mengajak semua pihak bergandeng tangan untuk membangun daerah ini dengan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor mengatakan, tim anggaran pemerintah kabupaten terpaksa memangkas cukup banyak usulan anggaran program lantaran beban APBD 2020 nanti terlalu berat.
"Ibaratnya, tahun 2020 nanti kita harus mengencangkan ikat pinggang karena banyak tanggungan kewajiban yang harus dipenuhi. Usulan anggaran banyak yang kami pangkas. Itu pun defisitnya masih besar," kata Halikinnor.
Halikinnor menjelaskan, pada 2020 nantinya banyak kewajiban pembiayaan yang harus dipenuhi dan menyedot anggaran sangat besar dari dana APBD. Kondisi ini membuat dana yang bisa digunakan untuk program lain sangat terbatas meski saat ini APBD Kotawaringin Timur sudah menembus angka Rp2,1 triliun.
Pemerintah daerah harus melunasi biaya pembangunan sejumlah proyek besar yang didanai dengan sistem tahun jamak atau multi years selama tiga tahun. Tahun 2020 nanti merupakan tahun terakhir untuk pelunasan pembiayaan tersebut dan pemerintah daerah harus menyediakan anggaran lebih dari Rp200 miliar.
Baca juga: Petani pesisir Kotim perlu bantuan pupuk
Baca juga: Pemkab Kotim diminta menyiapkan bus sekolah di kecamatan
Kotawaringin Timur juga akan menggelar pemilu kepala daerah pada 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Pesta demokrasi ini akan menghabiskan dana antara Rp50 miliar hingga Rp70 miliar.
Kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional juga menambah beban anggaran. Dana yang harus disiapkan untuk membayar iuran warga penerima bantuan iuran meningkat dari Rp24 miliar menjadi Rp53 miliar. Namun terbatasnya anggaran membuat pemerintah daerah berencana tetap menganggarkan Rp24 miliar pada APBD murni, sedangkan sisanya diupayakan pada APBD Perubahan.
Biaya lain yang harus disiapkan adalah terkait ditunjuknya Kotawaringin Timur sebagai tuan rumah Festival Anak Saleh yang diperkirakan membutuhkan dana antara Rp3,5 miliar sampai Rp4 miliar.
Kondisi ini diperparah dengan menurun drastisnya dana bagi hasil yang diterima Kotawaringin Timur dari pemerintah pusat, berkurang sekitar Rp45 miliar dari biasanya. Halikinnor mengaku belum tahu penyebabnya, namun dia memperkirakan hal itu akibat realisasi penerimaan pajak juga menurun.
"Apa boleh buat. Makanya kita berhemat. APBD 2020 menanggung beban yang sangat berat. Saat ini dihitung oleh tim anggaran, kita diperkirakan defisit sekitar Rp150 miliar atau sekitar 10 persen padahal biasanya defisit itu maksimal hanya sekitar 4,5 persen," demikian Halikinnor.
Baca juga: DPRD Kotim dukung Kejari bongkar dugaan korupsi relokasi Pasar Keramat
Baca juga: DPRD Kotim dukung Kejari bongkar dugaan korupsi relokasi Pasar Keramat
"Jangan sampai ada stigma bahwa ketika tidak ada anggaran, maka yang disalahkan DPRD atau Pemkab. Kita berkomitmen untuk menjadikan APBD tahun anggaran 2020 ini sebagai tanggung jawab bersama, termasuk bersama bupati," kata Rinie di Sampit, Kamis.
Saat ini DPRD bersama pemerintah kabupaten bersiap membahas APBD 2020. DPRD menargetkan pembahasan tersebut sudah rampung sebelum 30 November 2019.
Menurut Rinie, rasionalisasi adalah solusi yang akan ditempuh menyikapi terbatasnya anggaran dalam APBD 2020. Pembahasan akan dilakukan bersama-sama secara teliti agar menghasilkan APBD 2020 yang ideal.
Untuk mewujudkan itu, perlu dilakukan sinkronisasi dan rasionalisasi program dan kegiatan pada seluruh satuan organisasi perangkat daerah. Sinkronisasi dan rasionalisasi diharapkan terlebih dahulu dilakukan oleh pemerintah kabupaten dengan menerapkan siapa prioritas.
Dia berharap komunikasi internal tim anggaran, satuan organisasi perangkat daerah dan berjalan dengan baik. Selanjutnya, pembahasan dilanjutkan bersama Badan Anggaran DPRD untuk penajaman.
“Banyak mata anggaran yang akan kita sesuaikan. Ada yang ditambahkan, ada yang dikurangi atau bahkan dinolkan, mengingat situasi keuangan daerah kita saat ini sedang defisit. Situasinya seperti ini dan harus kita hadapi bersama," kata Rinie.
Politisi PDIP menegaskan pembangunan Kotawaringin Timur merupakan tanggung jawab. Rinie mengajak semua pihak bergandeng tangan untuk membangun daerah ini dengan kepentingan masyarakat sebagai prioritas.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor mengatakan, tim anggaran pemerintah kabupaten terpaksa memangkas cukup banyak usulan anggaran program lantaran beban APBD 2020 nanti terlalu berat.
"Ibaratnya, tahun 2020 nanti kita harus mengencangkan ikat pinggang karena banyak tanggungan kewajiban yang harus dipenuhi. Usulan anggaran banyak yang kami pangkas. Itu pun defisitnya masih besar," kata Halikinnor.
Halikinnor menjelaskan, pada 2020 nantinya banyak kewajiban pembiayaan yang harus dipenuhi dan menyedot anggaran sangat besar dari dana APBD. Kondisi ini membuat dana yang bisa digunakan untuk program lain sangat terbatas meski saat ini APBD Kotawaringin Timur sudah menembus angka Rp2,1 triliun.
Pemerintah daerah harus melunasi biaya pembangunan sejumlah proyek besar yang didanai dengan sistem tahun jamak atau multi years selama tiga tahun. Tahun 2020 nanti merupakan tahun terakhir untuk pelunasan pembiayaan tersebut dan pemerintah daerah harus menyediakan anggaran lebih dari Rp200 miliar.
Baca juga: Petani pesisir Kotim perlu bantuan pupuk
Baca juga: Pemkab Kotim diminta menyiapkan bus sekolah di kecamatan
Kotawaringin Timur juga akan menggelar pemilu kepala daerah pada 2020 untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Kotawaringin Timur serta Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah. Pesta demokrasi ini akan menghabiskan dana antara Rp50 miliar hingga Rp70 miliar.
Kenaikan iuran jaminan kesehatan nasional juga menambah beban anggaran. Dana yang harus disiapkan untuk membayar iuran warga penerima bantuan iuran meningkat dari Rp24 miliar menjadi Rp53 miliar. Namun terbatasnya anggaran membuat pemerintah daerah berencana tetap menganggarkan Rp24 miliar pada APBD murni, sedangkan sisanya diupayakan pada APBD Perubahan.
Biaya lain yang harus disiapkan adalah terkait ditunjuknya Kotawaringin Timur sebagai tuan rumah Festival Anak Saleh yang diperkirakan membutuhkan dana antara Rp3,5 miliar sampai Rp4 miliar.
Kondisi ini diperparah dengan menurun drastisnya dana bagi hasil yang diterima Kotawaringin Timur dari pemerintah pusat, berkurang sekitar Rp45 miliar dari biasanya. Halikinnor mengaku belum tahu penyebabnya, namun dia memperkirakan hal itu akibat realisasi penerimaan pajak juga menurun.
"Apa boleh buat. Makanya kita berhemat. APBD 2020 menanggung beban yang sangat berat. Saat ini dihitung oleh tim anggaran, kita diperkirakan defisit sekitar Rp150 miliar atau sekitar 10 persen padahal biasanya defisit itu maksimal hanya sekitar 4,5 persen," demikian Halikinnor.
Baca juga: DPRD Kotim dukung Kejari bongkar dugaan korupsi relokasi Pasar Keramat
Baca juga: DPRD Kotim dukung Kejari bongkar dugaan korupsi relokasi Pasar Keramat