Sampit (ANTARA) - Rapat koordinasi Komisi III DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah menghasilkan kesamaan pandangan bahwa pendidikan harus tetap berjalan meski di tengah pandemi COVID-19 dengan menerapkan sistem pembelajaran sesuai kemampuan siswa.
"Dari rapat ini kan terungkap bahwa ternyata jika menggunakan sistem luring (luar jaringan) pun, buku-buku di sekolah masih cukup. Jadi ini sebenarnya tidak ada masalah jika ada yang tidak mampu mengikuti pembelajaran dengan sistem daring (dalam jaringan atau online) karena bisa dengan sistem luring," kata Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Sanidin saat memimpin rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan jajarannya di DPRD setempat, Selasa.
Sanidin mengatakan, hampir semua anggota DPRD mendapat keluh kesah dari orangtua siswa terkait pemberlakukan sistem daring. Ada yang kesulitan karena tidak memiliki perangkat telepon pintar atau laptop memadai, lemahnya jaringan internet, hingga merasa terbebani biaya membeli paket data internet.
Rapat koordinasi ini menindaklanjuti banyaknya keluhan orangtua siswa terkait pemberlakuan sistem daring. Rapat dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur Suparmadi beserta jajarannya, kepala sekolah, perwakilan komite sekolah serta orangtua siswa.
Berdasarkan paparan Suparmadi dan diperkuat pernyataan sejumlah kepala sekolah, saat ini aturan belum memperbolehkan sekolah melaksanakan pembelajaran sistem tatap muka karena berisiko penularan COVID-19, apalagi bagi daerah yang masih kategori zona merah seperti Kotawaringin Timur.
Pemerintah tidak mau mengambil risiko karena ini menyangkut keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga dan masyarakat luas. Saat ini yang dilakukan adalah memperkuat sistem pembelajaran tanpa tatap muka, baik melalui daring maupun luring.
Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah berupaya keras agar seluruh anak tetap mendapatkan haknya dalam pendidikan. Sekolah harus membantu siswa yang tidak mampu mengikuti pembelajaran secara daring dengan cara membuat penugasan yang kemudian diambil oleh orangtua siswa untuk dikerjakan sang anak di rumah, kemudian diantar kembali oleh orangtua siswa kepada guru.
"Tidak ada paksaan harus daring. Makanya dari awal saya sudah memerintahkan sekolah untuk memetakan seperti apa kemampuan siswa sehingga bisa ditetapkan sistem dan solusinya. Sekolah juga dituntut membangun komunikasi yang baik dengan orangtua dan siswa. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita hadapi kondisi ini bersama," ujar Suparmadi.
Kepala SMPN 3 Sampit Siti Hadijah mengatakan, pihaknya memberlakukan sistem daring dan luring, sesuai kemampuan siswa. Bagi yang mengikuti sistem luring, pihak sekolah memberikan buku yang ada di perpustakaan untuk memudahkan siswa mengikuti pelajaran.
Baca juga: Bapemperda DPRD Kotim apresiasi dukungan terhadap dua raperda inisiatif
"Selama pandemi COVID-19 ini kami bahkan bekerja sampai malam untuk melayani anak didik kami yang menyampaikan tugas-tugas yang baru selesai mereka kerjakan. Kami dari pihak sekolah harus menguras energi agar anak-anak kami bisa dididik meski jarak jauh. Kami berusaha maksimal semampu kami," ujar Hadijah.
Sementara itu Kepala SMPN 4 Sampit Suyatmi mengatakan, pihaknya memberlakukan sepenuhnya sistem luring. Jika pun ada pembelajaran melalui daring, itu hanya variasi pembelajaran.
"Sekolah kami di desa dan banyak siswa ekonomi menengah ke bawah makanya kami putuskan memberlakukan sistem luring semua. Satu anak dapat 10 buku pelajaran dari sekolah. Untuk biaya fotokopi tugas, ditanggung sekolah. Alhamdulillah berjalan lancar," kata Suyatmi yang memimpin sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 800 orang.
Anggota Komisi III meminta Dinas Pendidikan memberi penekanan kepada pihak sekolah agar benar-benar dengan ikhlas melayani dan membantu jika ada siswa yang harus mengikuti pembelajaran sistem luring karena ketidakmampuan ekonomi keluarganya.
"Karena kami banyak mendapat keluhan dari para orangtua yang merasa cukup terbebani untuk menyediakan peralatan dan biaya paket data untuk mengikuti sistem daring, apalagi bagi mereka yang anaknya lebih dari satu orang yang bersekolah. Kami berharap mereka dibantu agar bisa tetap mendapatkan pendidikan," demikian Riskon.
Baca juga: Puluhan emak-emak di Kotim laporkan Ketua RT tahan BST
Baca juga: Perusahaan di Kotim diimbau fasilitasi tes cepat deteksi COVID-19 pekerja
"Dari rapat ini kan terungkap bahwa ternyata jika menggunakan sistem luring (luar jaringan) pun, buku-buku di sekolah masih cukup. Jadi ini sebenarnya tidak ada masalah jika ada yang tidak mampu mengikuti pembelajaran dengan sistem daring (dalam jaringan atau online) karena bisa dengan sistem luring," kata Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur Sanidin saat memimpin rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan jajarannya di DPRD setempat, Selasa.
Sanidin mengatakan, hampir semua anggota DPRD mendapat keluh kesah dari orangtua siswa terkait pemberlakukan sistem daring. Ada yang kesulitan karena tidak memiliki perangkat telepon pintar atau laptop memadai, lemahnya jaringan internet, hingga merasa terbebani biaya membeli paket data internet.
Rapat koordinasi ini menindaklanjuti banyaknya keluhan orangtua siswa terkait pemberlakuan sistem daring. Rapat dihadiri Kepala Dinas Pendidikan Kotawaringin Timur Suparmadi beserta jajarannya, kepala sekolah, perwakilan komite sekolah serta orangtua siswa.
Berdasarkan paparan Suparmadi dan diperkuat pernyataan sejumlah kepala sekolah, saat ini aturan belum memperbolehkan sekolah melaksanakan pembelajaran sistem tatap muka karena berisiko penularan COVID-19, apalagi bagi daerah yang masih kategori zona merah seperti Kotawaringin Timur.
Pemerintah tidak mau mengambil risiko karena ini menyangkut keselamatan dan kesehatan peserta didik, pendidik, tenaga pendidik, keluarga dan masyarakat luas. Saat ini yang dilakukan adalah memperkuat sistem pembelajaran tanpa tatap muka, baik melalui daring maupun luring.
Dinas Pendidikan bersama pihak sekolah berupaya keras agar seluruh anak tetap mendapatkan haknya dalam pendidikan. Sekolah harus membantu siswa yang tidak mampu mengikuti pembelajaran secara daring dengan cara membuat penugasan yang kemudian diambil oleh orangtua siswa untuk dikerjakan sang anak di rumah, kemudian diantar kembali oleh orangtua siswa kepada guru.
"Tidak ada paksaan harus daring. Makanya dari awal saya sudah memerintahkan sekolah untuk memetakan seperti apa kemampuan siswa sehingga bisa ditetapkan sistem dan solusinya. Sekolah juga dituntut membangun komunikasi yang baik dengan orangtua dan siswa. Kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita hadapi kondisi ini bersama," ujar Suparmadi.
Kepala SMPN 3 Sampit Siti Hadijah mengatakan, pihaknya memberlakukan sistem daring dan luring, sesuai kemampuan siswa. Bagi yang mengikuti sistem luring, pihak sekolah memberikan buku yang ada di perpustakaan untuk memudahkan siswa mengikuti pelajaran.
Baca juga: Bapemperda DPRD Kotim apresiasi dukungan terhadap dua raperda inisiatif
"Selama pandemi COVID-19 ini kami bahkan bekerja sampai malam untuk melayani anak didik kami yang menyampaikan tugas-tugas yang baru selesai mereka kerjakan. Kami dari pihak sekolah harus menguras energi agar anak-anak kami bisa dididik meski jarak jauh. Kami berusaha maksimal semampu kami," ujar Hadijah.
Sementara itu Kepala SMPN 4 Sampit Suyatmi mengatakan, pihaknya memberlakukan sepenuhnya sistem luring. Jika pun ada pembelajaran melalui daring, itu hanya variasi pembelajaran.
"Sekolah kami di desa dan banyak siswa ekonomi menengah ke bawah makanya kami putuskan memberlakukan sistem luring semua. Satu anak dapat 10 buku pelajaran dari sekolah. Untuk biaya fotokopi tugas, ditanggung sekolah. Alhamdulillah berjalan lancar," kata Suyatmi yang memimpin sekolah dengan jumlah siswa lebih dari 800 orang.
Anggota Komisi III meminta Dinas Pendidikan memberi penekanan kepada pihak sekolah agar benar-benar dengan ikhlas melayani dan membantu jika ada siswa yang harus mengikuti pembelajaran sistem luring karena ketidakmampuan ekonomi keluarganya.
"Karena kami banyak mendapat keluhan dari para orangtua yang merasa cukup terbebani untuk menyediakan peralatan dan biaya paket data untuk mengikuti sistem daring, apalagi bagi mereka yang anaknya lebih dari satu orang yang bersekolah. Kami berharap mereka dibantu agar bisa tetap mendapatkan pendidikan," demikian Riskon.
Baca juga: Puluhan emak-emak di Kotim laporkan Ketua RT tahan BST
Baca juga: Perusahaan di Kotim diimbau fasilitasi tes cepat deteksi COVID-19 pekerja