Sampit (ANTARA) - Ketua Fraksi Gerindra DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Ary Dewar mengusulkan pemerataan pembangunan melalui program satu program pembangunan di setiap desa.
"Ini supaya seluruh desa tersentuh pembangunan. Pokoknya setiap tahun harus ada. Soal nilai anggarannya, kita sesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah," kata Ary Dewar di Sampit, Selasa.
Menurutnya, saat ini program pembangunan belum merata dengan alasan keterbatasan anggaran. Terlebih sejak pandemi COVID-19 melanda pada awal 2020 lalu, program pembangunan fisik makin berkurang, bahkan ada desa yang sama sekali tidak kebagian program pembangunan.
Tidak meratanya program pembangunan fisik terus dikeluhkan masyarakat. Warga di perdesaan mempertanyakan banyak usulan yang mereka sampaikan setiap tahun melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, namun hingga kini tidak terealisasi.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga selalu disampaikan masyarakat saat anggota DPRD melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing-masing. Sebagai wakil rakyat, kata Ary, pihaknya pasti memperjuangkan usulan masyarakat kepada pihak eksekutif, namun sebagian tidak disetujui.
Ary mencontohkan, saat dua kali masa reses terakhir di Kecamatan Cempaga dirinya bersama legislator lainnya terus ditanya masyarakat terkait realisasi usulan yang mereka sampaikan. Ary mengaku sangat miris karena desa-desa di kecamatan itu tidak mendapat bagian "kue" pembangunan.
Baca juga: Legislator Kotim: Banyak perusahaan belum daftarkan pekerja ke BPJS Kesehatan
"Seperti di Desa Patai, setiap tahun tidak ada pembangunan dari pemerintah daerah. Ini yang jadi catatan kita. Jangan sampai kami yang reses dihujat masyarakat karena dikira tidak memperjuangkan. Eksekutif harus melihat ini di bawah," tegas Ary Dewar.
Menurut Ary, kondisi serupa juga terjadi di banyak desa di daerah pemilihan yang diwakilinya meliputi Kecamatan Kota Besi, Telawang dan Cempaga Hulu. Ada desa-desa yang sama sekali tidak ada kebagian program pembangunan.
"Harapan kami jangan sampai terulang lagi. Ke depan, minimal ada satu program pembangunan dari pemerintah daerah di tiap desa, walaupun misalnya nilainya cuma Rp25 juta," timpal Ary.
Ary menegaskan dirinya akan terus menyuarakan usulan itu sebagai bentuk upaya dan tanggung jawab dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya konstituennya. Menurutnya, sudah seharusnya pula ini diperjuangkan karena masyarakat setempat merupakan pemilih saat pemilu kepala daerah lalu.
"Tolong pertimbangkan usulan ini. Jangan sampai jadi kebiasaan, usulan dicatat tapi tidak dilaksanakan. Sia-sia saja kami reses dan menyampaikan aspirasi masyarakat kalau tidak ditanggapi," demikian Ary Dewar.
Baca juga: DPRD dorong produk unggulan Kotim dipatenkan
Baca juga: DPRD Kotim soroti banjir terus terulang di Sampit
Baca juga: DPRD Kotim bahas Raperda Perpustakaan dan Raperda Pengelolaan Air Limbah
"Ini supaya seluruh desa tersentuh pembangunan. Pokoknya setiap tahun harus ada. Soal nilai anggarannya, kita sesuaikan dengan kondisi kemampuan keuangan daerah," kata Ary Dewar di Sampit, Selasa.
Menurutnya, saat ini program pembangunan belum merata dengan alasan keterbatasan anggaran. Terlebih sejak pandemi COVID-19 melanda pada awal 2020 lalu, program pembangunan fisik makin berkurang, bahkan ada desa yang sama sekali tidak kebagian program pembangunan.
Tidak meratanya program pembangunan fisik terus dikeluhkan masyarakat. Warga di perdesaan mempertanyakan banyak usulan yang mereka sampaikan setiap tahun melalui musyawarah perencanaan pembangunan desa, namun hingga kini tidak terealisasi.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut juga selalu disampaikan masyarakat saat anggota DPRD melaksanakan reses ke daerah pemilihan masing-masing. Sebagai wakil rakyat, kata Ary, pihaknya pasti memperjuangkan usulan masyarakat kepada pihak eksekutif, namun sebagian tidak disetujui.
Ary mencontohkan, saat dua kali masa reses terakhir di Kecamatan Cempaga dirinya bersama legislator lainnya terus ditanya masyarakat terkait realisasi usulan yang mereka sampaikan. Ary mengaku sangat miris karena desa-desa di kecamatan itu tidak mendapat bagian "kue" pembangunan.
Baca juga: Legislator Kotim: Banyak perusahaan belum daftarkan pekerja ke BPJS Kesehatan
"Seperti di Desa Patai, setiap tahun tidak ada pembangunan dari pemerintah daerah. Ini yang jadi catatan kita. Jangan sampai kami yang reses dihujat masyarakat karena dikira tidak memperjuangkan. Eksekutif harus melihat ini di bawah," tegas Ary Dewar.
Menurut Ary, kondisi serupa juga terjadi di banyak desa di daerah pemilihan yang diwakilinya meliputi Kecamatan Kota Besi, Telawang dan Cempaga Hulu. Ada desa-desa yang sama sekali tidak ada kebagian program pembangunan.
"Harapan kami jangan sampai terulang lagi. Ke depan, minimal ada satu program pembangunan dari pemerintah daerah di tiap desa, walaupun misalnya nilainya cuma Rp25 juta," timpal Ary.
Ary menegaskan dirinya akan terus menyuarakan usulan itu sebagai bentuk upaya dan tanggung jawab dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, khususnya konstituennya. Menurutnya, sudah seharusnya pula ini diperjuangkan karena masyarakat setempat merupakan pemilih saat pemilu kepala daerah lalu.
"Tolong pertimbangkan usulan ini. Jangan sampai jadi kebiasaan, usulan dicatat tapi tidak dilaksanakan. Sia-sia saja kami reses dan menyampaikan aspirasi masyarakat kalau tidak ditanggapi," demikian Ary Dewar.
Baca juga: DPRD dorong produk unggulan Kotim dipatenkan
Baca juga: DPRD Kotim soroti banjir terus terulang di Sampit
Baca juga: DPRD Kotim bahas Raperda Perpustakaan dan Raperda Pengelolaan Air Limbah