Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Tengah Natalia mendukung penuh langkah pemerintah provinsi, terkhusus Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan yang mengarahkan Unit Pelayanan Teknis di tahun 2023 mengembangkan peternakan ayam Boiler di KM-38 Palangka Raya.
Langkah tersebut tentunya sangat tepat dalam mengurangi ketergantungan provinsi ini terhadap Kalimantan Selatan dan Pulau Jawa terkait ketersediaan daging ayam, kata Natalia usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kalteng, Senin.
"Sekarang tinggal bagaimana UPT itu bisa optimal mengelola dan mengembangkan ternak ayam boiler ini. Itu yang menjadi harapan kita," ucapnya.
Menurut Legislator Kalteng ini, selain mengurangi ketergantungan dari daerah lain, ternak ayam boiler itu juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, jumlah ayam yang akan dipelihara oleh UPT Dinas TPHP Kalteng itu nantinya berjumlah puluhan ribu ekor, dan pemasarannya tidak terlalu sulit.
Natalia mengatakan, bukan hanya anggaran sebesar Rp4 miliar yang digelontorkan untuk mendukung peternakan ayam Boiler tersebut, namun juga lahan milik pemerintah daerah dan kandang berkapasitas 40 ribu ekor. Apalagi, ayam Boiler merupakan salah satu jenis yang mudah dipelihara dan cepat besar.
"Jadi memang potensi keuntungan relatif besar ternak ayam boiler ini. Tinggal bagaimana UPT bisa mengelolanya secara optimal, agar perkembangan ternak ayam ini semakin pesat seiring waktu," kata dia.
Baca juga: Optimalkan pembahasan sejumlah raperda, DPRD Kalteng bakal bentuk Pansus
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Katingan ini juga menganggap keberadaan ternak ayam oleh UPT itu, dapat menjadi contoh sekaligus wadah masyarakat bertanya terkait cara beternak ayam Boiler.
"Kalau berkembang pesat, ada banyak dampak positif yang diberikan bagi daerah ini. Jadi, kami berharap UPT yang ditunjuk, harus benar-benar dan optimal mengelolanya," demikian Natalia.
Baca juga: DPRD Kapuas prihatin keracunan massal kembali terjadi
Langkah tersebut tentunya sangat tepat dalam mengurangi ketergantungan provinsi ini terhadap Kalimantan Selatan dan Pulau Jawa terkait ketersediaan daging ayam, kata Natalia usai mengikuti rapat paripurna di Gedung DPRD Kalteng, Senin.
"Sekarang tinggal bagaimana UPT itu bisa optimal mengelola dan mengembangkan ternak ayam boiler ini. Itu yang menjadi harapan kita," ucapnya.
Menurut Legislator Kalteng ini, selain mengurangi ketergantungan dari daerah lain, ternak ayam boiler itu juga dapat menjadi salah satu sumber pendapatan asli daerah (PAD). Sebab, jumlah ayam yang akan dipelihara oleh UPT Dinas TPHP Kalteng itu nantinya berjumlah puluhan ribu ekor, dan pemasarannya tidak terlalu sulit.
Natalia mengatakan, bukan hanya anggaran sebesar Rp4 miliar yang digelontorkan untuk mendukung peternakan ayam Boiler tersebut, namun juga lahan milik pemerintah daerah dan kandang berkapasitas 40 ribu ekor. Apalagi, ayam Boiler merupakan salah satu jenis yang mudah dipelihara dan cepat besar.
"Jadi memang potensi keuntungan relatif besar ternak ayam boiler ini. Tinggal bagaimana UPT bisa mengelolanya secara optimal, agar perkembangan ternak ayam ini semakin pesat seiring waktu," kata dia.
Baca juga: Optimalkan pembahasan sejumlah raperda, DPRD Kalteng bakal bentuk Pansus
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan I meliputi Kota Palangka Raya, Kabupaten Gunung Mas dan Katingan ini juga menganggap keberadaan ternak ayam oleh UPT itu, dapat menjadi contoh sekaligus wadah masyarakat bertanya terkait cara beternak ayam Boiler.
"Kalau berkembang pesat, ada banyak dampak positif yang diberikan bagi daerah ini. Jadi, kami berharap UPT yang ditunjuk, harus benar-benar dan optimal mengelolanya," demikian Natalia.
Baca juga: DPRD Kapuas prihatin keracunan massal kembali terjadi