Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPD RI Agustin Teras Narang menyarankan kepada desa di seluruh Indonesia, terkhusus di Provinsi Kalimantan Tengah, agar mengajukan permohonan untuk pengadaan hutan desa guna pemanfaatan kawasan hutan bagi kepentingan daerah.
Pengajuan itu diikuti dengan membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa yang nantinya bertugas mengelola dan mendukung kebutuhan pembangunan desa sesuai kondisi masing-masing, kata Teras Narang di Palangka Raya, Senin.
"Itu salah satu solusi agar melalui hutan desa membuat masyarakat sekitar mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatannya," ucapnya.
Apabila nantinya pengajuan hutan desa itu disetujui pemerintah, Mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu berharap pengelolaannya diarahkan untuk terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat desa-desa yang memiliki pengelolaan atas kawasan hutan tersebut.
Teras Narang mengatakan selanjutnya menjadi tugas dan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan bimbingan. Agar keberadaan dan keberlangsungan hutan desa tersebut dapat berdaya serta berhasil guna bagi kemakmuran maupun kesejahteraan rakyat setempat.
"Jadi, siapa pun pemimpin yang akan datang, yang akan diberikan kepercayaan oleh rakyat Kalteng dalam Pilkada 2024, bisa merealisasikannya," kata dia.
Baca juga: Kebersamaan esensi kepemimpinan kolektif kolegial di DPD RI
Menurut dirinya, dalam Pilkada 2024 nanti, siapapun nanti yang dipilih oleh rakyat baik itu sebagai Gubernur, Bupati, maupun Walikota, haruslah memiliki kemampuan memikirkan dan memahami permasalahan yang ada di desa-desa di Kalteng. Termasuk mampu memfasilitasi desa untuk mengakses pemilikan hutan desa.
Senator RI asal Kalteng itu mengatakan, dengan begitu, kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan di desa-desa dapat terlaksana secara nyata, sebagaimana dahulu adanya program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu yang sangat berdampak positif dan nyata bagi rakyat di pedesaan.
"Bagaimanapun hutan desa harus untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan," demikian Teras Narang.
Baca juga: Lebih penting mendebati kualitas dan integritas daripada umur calon pilkada
Baca juga: Kehadiran Menteri ATR/BPN ajang penting menata ekonomi Kalteng kedepan
Baca juga: Teras Narang: Kehadiran Presiden RI harus berdampak nyata terhadap pembangunan di Kalteng
Pengajuan itu diikuti dengan membentuk Lembaga Pengelola Hutan Desa yang nantinya bertugas mengelola dan mendukung kebutuhan pembangunan desa sesuai kondisi masing-masing, kata Teras Narang di Palangka Raya, Senin.
"Itu salah satu solusi agar melalui hutan desa membuat masyarakat sekitar mencapai keadilan, kepastian dan kemanfaatannya," ucapnya.
Apabila nantinya pengajuan hutan desa itu disetujui pemerintah, Mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu berharap pengelolaannya diarahkan untuk terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat desa-desa yang memiliki pengelolaan atas kawasan hutan tersebut.
Teras Narang mengatakan selanjutnya menjadi tugas dan kewajiban bagi pemerintah untuk melakukan pembinaan dan bimbingan. Agar keberadaan dan keberlangsungan hutan desa tersebut dapat berdaya serta berhasil guna bagi kemakmuran maupun kesejahteraan rakyat setempat.
"Jadi, siapa pun pemimpin yang akan datang, yang akan diberikan kepercayaan oleh rakyat Kalteng dalam Pilkada 2024, bisa merealisasikannya," kata dia.
Baca juga: Kebersamaan esensi kepemimpinan kolektif kolegial di DPD RI
Menurut dirinya, dalam Pilkada 2024 nanti, siapapun nanti yang dipilih oleh rakyat baik itu sebagai Gubernur, Bupati, maupun Walikota, haruslah memiliki kemampuan memikirkan dan memahami permasalahan yang ada di desa-desa di Kalteng. Termasuk mampu memfasilitasi desa untuk mengakses pemilikan hutan desa.
Senator RI asal Kalteng itu mengatakan, dengan begitu, kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan di desa-desa dapat terlaksana secara nyata, sebagaimana dahulu adanya program Mamangun Tuntang Mahaga Lewu yang sangat berdampak positif dan nyata bagi rakyat di pedesaan.
"Bagaimanapun hutan desa harus untuk kemajuan, kemakmuran, dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan," demikian Teras Narang.
Baca juga: Lebih penting mendebati kualitas dan integritas daripada umur calon pilkada
Baca juga: Kehadiran Menteri ATR/BPN ajang penting menata ekonomi Kalteng kedepan
Baca juga: Teras Narang: Kehadiran Presiden RI harus berdampak nyata terhadap pembangunan di Kalteng