Palangka Raya (ANTARA) - DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah telah menyetujui nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) perubahan tahun anggaran 2024. Persetujuan ini diraih berkat dukungan penuh dari seluruh fraksi dalam rapat paripurna yang berlangsung baru-baru ini.
Ketua sementara DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengapresiasi atas sikap kolaboratif yang ditunjukkan oleh semua fraksi. Ia menegaskan bahwa keputusan ini mencerminkan semangat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memajukan Kota Palangka Raya.
“Dengan disetujuinya nota keuangan APBD perubahan tahun 2024 oleh semua fraksi, kami dapat melanjutkan berbagai program prioritas yang telah direncanakan,” ujar Khemal, pada Kamis (3/10/2024).
Khemal berharap, anggaran yang telah disesuaikan bisa segera diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai sektor.
“Proses ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa anggaran yang ada dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Kami akan terus mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan harapan masyarakat,” tegasnya.
Setelah disahkannya nota keuangan, rancangan APBD perubahan akan disempurnakan dan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Khemal berharap, rancangan ini bisa segera disahkan sehingga kebijakan yang menguntungkan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.
Ketua sementara DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, mengapresiasi atas sikap kolaboratif yang ditunjukkan oleh semua fraksi. Ia menegaskan bahwa keputusan ini mencerminkan semangat sinergi antara legislatif dan eksekutif dalam memajukan Kota Palangka Raya.
“Dengan disetujuinya nota keuangan APBD perubahan tahun 2024 oleh semua fraksi, kami dapat melanjutkan berbagai program prioritas yang telah direncanakan,” ujar Khemal, pada Kamis (3/10/2024).
Khemal berharap, anggaran yang telah disesuaikan bisa segera diimplementasikan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mempercepat pembangunan infrastruktur di berbagai sektor.
“Proses ini adalah tanggung jawab bersama untuk memastikan bahwa anggaran yang ada dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran. Kami akan terus mengawasi pelaksanaannya agar sesuai dengan harapan masyarakat,” tegasnya.
Setelah disahkannya nota keuangan, rancangan APBD perubahan akan disempurnakan dan dievaluasi oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Khemal berharap, rancangan ini bisa segera disahkan sehingga kebijakan yang menguntungkan masyarakat dapat terlaksana dengan baik.