Palangka Raya (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Kalimantan Tengah, Irjen Pol Djoko Poerwanto, melalui Kabid Humas, Kombes Pol Erlan Munaji menekankan bahwa pihaknya terus berupaya mencegah terjadinya konflik di lingkup perusahaan kelapa sawit dengan melakukan berbagai langkah, salah satunya membentuk satuan tugas penanganan konflik sosial (Satgas PKS).
"Satgas PKS ini dibentuk berdasarkan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2012, dengan tiga kegiatan yang dilaksanakan, yakni pencegahan konflik sosial, penanganan konflik sosial dan pasca terjadinya konflik sosial," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dia menjelaskan, melalui satgas PKS yang diketuai oleh pimpinan masing-masing daerah tersebut, pihaknya berkolaborasi bersama jajaran TNI melakukan patroli secara terpadu untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar perusahaan kelapa sawit benar-benar kondusif.
Selain itu, pihaknya pihaknya juga mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan konflik sosial yang terjadi di perusahaan kelapa sawit.
"Setelah mengidentifikasi, kami menganalisa sejauh mana permasalahan tersebut terjadi dan memberikan solusi serta berharap kedepan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan sawit bbisa menjadi benteng sosial bagi perusahaan sawit itu sendiri," ucapnya.
Namun, lanjut Erlan, pihaknya juga bersama pemerintah berupaya memastikan seluruh perusahaan sawit di Kalimantan Tengah benar-benar menyalurkan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) kepada masyarakat.
Polda Kalteng juga berharap agar pemerintah daerah dapat membuka lowongan pekerjaan yang sebesar-besarnya agar masyarakat bisa memiliki penghasilan yang tetap.
"Dari 175 kasus yang kami tangani dan 350 tersangka yang berhasil diamankan, rata-rata motif para pelaku melakukan penjarahan tandan buah segar (TBS) sawit ini diakibatkan faktor ekonomi," ujarnya.
Selain itu, ujar Erlan, Kapolda Kalteng juga telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian untuk membuka lapangan pekerjaan dan memberikan bantuan kepada masyarakat.
Baca juga: Polres Kobar amankan 31 tersangka pencurian TBS sawit, 13 di antaranya positif Narkoba
Saat ini pun, kepolisian tengah gencar melakukan pembuatan kompor biomassa menggunakan bahan bakar cangkang buah kelapa sawit serta menyalurkan bantuan berupa air bersih, kursi roda dan bantuan lainnya.
"Hal ini dilakukan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dan kepolisian untuk memberikan kesejahteraan yang nyata kepada masyarakat," tuturnya.
Pria dengan pangkat tiga melati di pundaknya ini juga menekankan kedepan pihaknya akan memaksimalkan keberadaan satgas PKS agar dapat mewujudkan tagline Kapolda Kalteng, yakni 'Kalteng Aman dan Nyaman'.
Hanya saja, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya kolaborasi dari seluruh masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di masing-masing daerah.
"Tanpa adanya kolaborasi ini, tentu akan sulit bagi kita mencegah terjadinya kerawanan di lingkup perusahaan kelapa sawit di daerah ini. Untuk itu kita harus bersama-sama mewujudkan iklim investasi yang aman dan nyaman di Kalteng," demikian Erlan.
Baca juga: Disbun Kalteng: Realisasi plasma 'kunci' kenyamanan dan keberlanjutan investasi sawit
Baca juga: Dukung secara optimal investasi sawit terus tumbuh dan berkembang di Kalteng
Baca juga: Peduli lingkungan, GAPKI tanam mangrove tahap III di Kobar
"Satgas PKS ini dibentuk berdasarkan perundang-undangan Nomor 7 Tahun 2012, dengan tiga kegiatan yang dilaksanakan, yakni pencegahan konflik sosial, penanganan konflik sosial dan pasca terjadinya konflik sosial," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dia menjelaskan, melalui satgas PKS yang diketuai oleh pimpinan masing-masing daerah tersebut, pihaknya berkolaborasi bersama jajaran TNI melakukan patroli secara terpadu untuk memastikan keamanan dan ketertiban masyarakat di sekitar perusahaan kelapa sawit benar-benar kondusif.
Selain itu, pihaknya pihaknya juga mengidentifikasi berbagai permasalahan yang terjadi di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan konflik sosial yang terjadi di perusahaan kelapa sawit.
"Setelah mengidentifikasi, kami menganalisa sejauh mana permasalahan tersebut terjadi dan memberikan solusi serta berharap kedepan masyarakat yang ada di sekitar perusahaan sawit bbisa menjadi benteng sosial bagi perusahaan sawit itu sendiri," ucapnya.
Namun, lanjut Erlan, pihaknya juga bersama pemerintah berupaya memastikan seluruh perusahaan sawit di Kalimantan Tengah benar-benar menyalurkan tanggung jawab sosial lingkungan (TJSL) kepada masyarakat.
Polda Kalteng juga berharap agar pemerintah daerah dapat membuka lowongan pekerjaan yang sebesar-besarnya agar masyarakat bisa memiliki penghasilan yang tetap.
"Dari 175 kasus yang kami tangani dan 350 tersangka yang berhasil diamankan, rata-rata motif para pelaku melakukan penjarahan tandan buah segar (TBS) sawit ini diakibatkan faktor ekonomi," ujarnya.
Selain itu, ujar Erlan, Kapolda Kalteng juga telah bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pertanian untuk membuka lapangan pekerjaan dan memberikan bantuan kepada masyarakat.
Baca juga: Polres Kobar amankan 31 tersangka pencurian TBS sawit, 13 di antaranya positif Narkoba
Saat ini pun, kepolisian tengah gencar melakukan pembuatan kompor biomassa menggunakan bahan bakar cangkang buah kelapa sawit serta menyalurkan bantuan berupa air bersih, kursi roda dan bantuan lainnya.
"Hal ini dilakukan agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah dan kepolisian untuk memberikan kesejahteraan yang nyata kepada masyarakat," tuturnya.
Pria dengan pangkat tiga melati di pundaknya ini juga menekankan kedepan pihaknya akan memaksimalkan keberadaan satgas PKS agar dapat mewujudkan tagline Kapolda Kalteng, yakni 'Kalteng Aman dan Nyaman'.
Hanya saja, untuk mewujudkan hal tersebut, perlu adanya kolaborasi dari seluruh masyarakat dan pemerintah untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang kondusif di masing-masing daerah.
"Tanpa adanya kolaborasi ini, tentu akan sulit bagi kita mencegah terjadinya kerawanan di lingkup perusahaan kelapa sawit di daerah ini. Untuk itu kita harus bersama-sama mewujudkan iklim investasi yang aman dan nyaman di Kalteng," demikian Erlan.
Baca juga: Disbun Kalteng: Realisasi plasma 'kunci' kenyamanan dan keberlanjutan investasi sawit
Baca juga: Dukung secara optimal investasi sawit terus tumbuh dan berkembang di Kalteng
Baca juga: Peduli lingkungan, GAPKI tanam mangrove tahap III di Kobar