Palangka Raya (ANTARA) - Ketua DPRD Kalimantan Tengah Arton S Dohong menyatakan kesiapan pihaknya mengawal aspirasi para pengunjuk rasa yang tergabung dalam aliansi masyarakat bersatu menyelamatkan APBD.
Hal tersebut diungkapkan Arthon usai menerima dan mendengar aspirasi massa dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat gabungan Sekretariat DPRD Kalimantan Tengah, Senin.
"Masyarakat yang datang kali ini menyampaikan aspirasi terkait perhatian pemerintah di sektor infrastruktur, pendidikan, dan Bantuan Sosial," ucapnya.
Dikatakan, DPRD selaku mitra pemerintah akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Pemprov Kalteng, khususnya terkait mencari solusi dari aspirasi masyarakat tersebut.
Dia pun menegaskan bahwa DPRD Kalteng tidak berfungsi sebagai eksekutor, terlebih lagi aspirasi yang diterima pihaknya sangat bersifat teknis, sehingga membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan eksekutif.
"Jadi, kita serahkan saja kepada pemerintah berkaitan dengan tuntutan-tuntutan masyarakat ini. Namun, kita (DPRD Kalteng) juga wajib tahu, maka dari itu nanti mungkin undang pihak terkait dengan tuntutan masyarakat ini," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Arton juga mengungkapkan bahwa telah dianggarkan Rp100 Miliar oleh pihaknya bersama dengan eksekutif untuk perbaikan jalan Kuala Kurun-Palangka Raya. Anggaran Rp100 miliar tersebut, merupakan paket pekerjaan Jalan Bukit Liti-Bawan, Bawan Kurun, dengan rincian anggaran, yakni Rp60 miliar dan Rp40 miliar.
"Jadi, mudah-mudahan dengan adanya penanganan ruas jalan Palangka Raya-Kuala Kurun ini, sehingga ruas jalan itu bisa kembali normal," ujarnya.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemprov bentuk BUMD sebagai upaya tingkatkan PAD
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalteng ini pun mengharapkan dengan adanya perbaikan ruas jalan tersebut, maka ke depannya setiap kendaraan yang melintas harus sesuai dengan daya beban diukur. Dengan demikian, jalan yang ada di Kalimantan Tengah memiliki usia yang panjang sehingga masyarakat dapat tetap memanfaatkan jalan dengan nyaman untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
"Kita mendorong kepada pemerintah daerah agar dapat mengendalikan penggunaan jalan, khususnya ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya. Sebab, bila beban muatannya tidak terkendali, maka akan rusak kembali," demikian Arton.
Baca juga: Pemda dan kepolisian diminta serius berantas habis narkoba dan pinjol di Kalteng
Baca juga: Legislator Kalteng: Blank spot rugikan masyarakat
Baca juga: Pemerintah diminta jaga transparansi pengelolaan anggaran kepada masyarakat
Hal tersebut diungkapkan Arthon usai menerima dan mendengar aspirasi massa dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat gabungan Sekretariat DPRD Kalimantan Tengah, Senin.
"Masyarakat yang datang kali ini menyampaikan aspirasi terkait perhatian pemerintah di sektor infrastruktur, pendidikan, dan Bantuan Sosial," ucapnya.
Dikatakan, DPRD selaku mitra pemerintah akan melakukan koordinasi dan komunikasi dengan pihak Pemprov Kalteng, khususnya terkait mencari solusi dari aspirasi masyarakat tersebut.
Dia pun menegaskan bahwa DPRD Kalteng tidak berfungsi sebagai eksekutor, terlebih lagi aspirasi yang diterima pihaknya sangat bersifat teknis, sehingga membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan eksekutif.
"Jadi, kita serahkan saja kepada pemerintah berkaitan dengan tuntutan-tuntutan masyarakat ini. Namun, kita (DPRD Kalteng) juga wajib tahu, maka dari itu nanti mungkin undang pihak terkait dengan tuntutan masyarakat ini," ucapnya.
Dalam kesempatan itu, Arton juga mengungkapkan bahwa telah dianggarkan Rp100 Miliar oleh pihaknya bersama dengan eksekutif untuk perbaikan jalan Kuala Kurun-Palangka Raya. Anggaran Rp100 miliar tersebut, merupakan paket pekerjaan Jalan Bukit Liti-Bawan, Bawan Kurun, dengan rincian anggaran, yakni Rp60 miliar dan Rp40 miliar.
"Jadi, mudah-mudahan dengan adanya penanganan ruas jalan Palangka Raya-Kuala Kurun ini, sehingga ruas jalan itu bisa kembali normal," ujarnya.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemprov bentuk BUMD sebagai upaya tingkatkan PAD
Ketua DPD PDI Perjuangan Kalteng ini pun mengharapkan dengan adanya perbaikan ruas jalan tersebut, maka ke depannya setiap kendaraan yang melintas harus sesuai dengan daya beban diukur. Dengan demikian, jalan yang ada di Kalimantan Tengah memiliki usia yang panjang sehingga masyarakat dapat tetap memanfaatkan jalan dengan nyaman untuk mendukung aktivitas sehari-hari.
"Kita mendorong kepada pemerintah daerah agar dapat mengendalikan penggunaan jalan, khususnya ruas jalan Kuala Kurun-Palangka Raya. Sebab, bila beban muatannya tidak terkendali, maka akan rusak kembali," demikian Arton.
Baca juga: Pemda dan kepolisian diminta serius berantas habis narkoba dan pinjol di Kalteng
Baca juga: Legislator Kalteng: Blank spot rugikan masyarakat
Baca juga: Pemerintah diminta jaga transparansi pengelolaan anggaran kepada masyarakat