Sampit (ANTARA) - Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah Muhammad Irfansyah menegaskan, pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis di daerah ini masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat.
"Jadi saat ini belum ada kami mendata segala, apalagi sampai membentuk tim. Program ini nantinya dilaksanakan di sekolah, bukan di masyarakat," kata Irfansyah di Sampit, Minggu.
Irfansyah menjelaskan, program Makan Bergizi Gratis dijalankan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Program ini akan dilaksanakan oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Berdasarkan Pepres Nomor 83 Tahun 2024, Badan Gizi Nasional merupakan lembaga pemerintah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden.
Untuk pelaksanaan di lapangan, akan dikolaborasikan antara pemerintah daerah dengan TNI. Untuk itulah belum lama ini Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Sanggul Lumban Gaol bersama Dinas Pendidikan telah melakukan koordinasi awal dengan Kodim 1015/Spt terkait rencana ini.
Namun ditegaskannya, untuk pelaksanaannya di Kotawaringin Timur masih menunggu petunjuk teknis dari pemerintah pusat. Tentu pemerintah akan mempersiapkannya secara matang karena ini menyangkut program berkelanjutan.
Dinas Pendidikan sendiri terlibat dalam hal pendataan siswa yang akan menjadi sasaran pemberian Makan Bergizi Gratis. Selain itu, mempersiapkan sekolah-sekolah yang akan menjalankan
"Jadi belum ada pendataan segala macam karena semua masih menunggu petunjuk dari pusat. Ini perlu kami sampaikan agar tidak ada informasi simpang siur atau keliru di masyarakat," demikian Irfansyah.
Baca juga: Bawaslu Kotim tertibkan APK di masa tenang
Sementara itu sebelumnya, Penjabat Sekretaris Daerah Kotim Sanggul Lumban Gaol mengatakan, Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur mencadangkan anggaran Rp10 miliar hingga Rp12 miliar untuk mendukung program makanan bergizi gratis (MBG).
“Dalam rangka penganggaran untuk program makanan bergizi gratis, kami sudah mencadangkan sekitar Rp10 miliar hingga Rp12 miliar atau sekitar 2 persen dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD),” kata Sanggul.
Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta menekan angka stunting melalui perbaikan gizi anak.
Fokus awal dari program MBG ini adalah anak-anak sekolah dan kelompok rentan lainnya, seperti balita atau anak di bawah usia lima tahun, ibu hamil dan ibu menyusui.
Sanggul yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TPAD) ini menyampaikan, bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima surat resmi atau petunjuk teknis (juknis) terkait penerapan program MBG di Kotim.
Kendati demikian, pihaknya memutuskan untuk tetap mencadangkan anggaran untuk program tersebut pada penyusunan APBD 2025 sebagai dukungan terhadap program nasional.
“Kami mencadangkan anggaran ini untuk mendukung program yang diusung oleh Presiden, jadi kita harus support, apalagi ini demi anak-anak kita agar bisa mendapat makanan yang bergizi,” ucapnya.
Dalam penerapan program ini pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk TNI dan Polri. Maka dari itu, Sanggul menyampaikan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kodim 1015/Sampit tentang rencana penerapan program MBG di Kotim.
Sejauh ini ada beberapa hal yang telah didiskusikan bersama antara Pemkab Kotim dan Kodim 1015/Sampit, seperti memilih tempat-tempat dan dapur-dapur untuk penyediaan makanan untuk program MBG.
Kemudian, mengumpulkan data semua jumlah murid di satuan pendidikan di Kotim, baik itu sekolah negeri maupun swasta, mulai dari jenjang pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Jadi tempat mana yang kita gunakan hingga jumlah muridnya kita koordinasi dengan TNI. Dengan kerja sama yang berjalan dengan baik, kami berharap penerapan program MBG di Kotim bisa sukses,” demikian Sanggul.
Baca juga: Bawaslu Kotim pastikan kesiapan saksi paslon jelang pilkada
Baca juga: Polres Kotim petakan 51 TPS rawan pada Pilkada 2024
Baca juga: Pemkab Kotim libatkan DAD dalam pemberantasan narkotika