Sampit (ANTARA) - Pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan hingga awal Desember 2025 ini baru mencapai 67,85 persen lantaran ada kendala, khususnya di dua sumber pendapatan.
"Realisasi PAD di tahun 2025 ini sampai saat ini dari target Rp488,8 miliar, sudah terealisasi Rp331 miliar atau 67,85 persen. Ini terus kita optimalkan," kata Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kotawaringin Timur, Ramadansyah di Sampit, Minggu.
Dia menyebutkan, setidaknya ada tiga sumber pendapatan yang menghadapi kendala dalam pelaksanaan di lapangan, yaitu Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), opsen Pajak Kendaran Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
Berdasarkan dashboard pendapatan Kotawaringin Timur yang dirilis laman resmi Bapenda Kotawaringin Timur, pendapatan dari BPHTB pada 2025 ini ditarget Rp86.509.128.000, sedangkan realisasinya baru Rp10.275.190.324 atau 11,88 persen.
Sementara itu pendapatan dari opsen PKB ditarget Rp80.413.193.784 dengan realisasi baru Rp42.177.513.991 atau 52,45 persen, sedangkan pendapatan dari opsen BBNKB ditarget Rp71.415.441.009 dan realisasinya baru Rp38.699.021.678 atau 54,19 persen.
Ramadansyah mengatakan, realisasi BPHTB belum optimal karena ada kendala sejumlah perusahaan dalam mendapatkan izin Hak Guna Usaha (HGU), padahal BPHTB dari HGU itu masuk dalam penghitungan target oleh Bapenda.
Baca juga: Pemkab Kotim dukung seminar politik, dongkrak partisipasi pemilih
Perusahaan belum mendapatkan Surat Keputusan (SK) HGU dari Kementerian ATR/BPN. Padahal seharusnya setelah mendapatkan SK HGU itu, perusahaan wajib membayar BPHTB kepada pemerintah daerah sebagai salah satu syarat agar diterbitkan Sertifikat HGU.
Sayangnya, Kementerian ATR/BPN belum juga mengeluarkan SK HGU, sehingga perusahaan-perusahaan itu juga belum melanjutkan proses perizinan dengan membayar BPHTB untuk selanjutnya bisa mendapatkan sertifikat HGU.
Selain itu, sumber yang juga belum optimal realisasi pendapatannya adalah opsen PKB dan opsen BBNKB. Untuk mengoptimalkannya, Bapenda terus berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan semua pemangku kepentingan terkait.
"Itu kendalanya. Kalau sumber pendapatan lainnya alhamdulillah sudah di atas 100 persen semua. Seperti retribusi PBG-SLF, alhamdulillah sudah 109 persen. Melampaui target," ucapnya.
Ramadansyah belum bisa memastikan apakah kendala optimalisasi pendapatan dari BPHTB ini bisa terjawab. Namun dia tetap berharap di waktu yang tersisa, ada kabar baik sehingga realisasi PAD Kotawaringin Timur bisa mencapai target.
Baca juga: 46 Pelamar lelang JPT Pratama Kotim lolos seleksi administrasi
Baca juga: Dispora Kotim dukung penuh pengukuran IPO untuk kemajuan olahraga daerah
Baca juga: Dispora Kotim dukung penuh pengukuran IPO untuk kemajuan olahraga daerah