Logo Header Antaranews Kalteng

BKBPP Barut Sosialisasi Peran Perempuan Dibidang Politik

Selasa, 14 Mei 2013 16:22 WIB
Image Print
Bupati Barito Utara (Barut), Achmad Yuliansyah (Istimewa)

Muara Teweh, 14/5 (ANTARA) - Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, melaksanakan sosialisasi peran perempuan di bidang politik dan pelayanan publik.

"Hak perempuan dijamin dalam UUD dan hak politik perempuan juga dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan serta berperan di lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif," kata Bupati Barito Utara (Barut), Achmad Yuliansyah di Muara Teweh, Selasa.

Yuliansyah mengatakan, perempuan perlu masuk keruang politik supaya dapat membela kepentingan perempuan yang cenderung kurang diperhatikan laki-laki.

"Perempuan perlu masuk dalam proses politik untuk membayar `Hutang Peradaban`. Peradaban memiliki hutang pada perempuan. Ketika peradaban mengubah posisi perempuan menjadi terbatas. Peradaban memiliki dinamika dimana perempuan dan laki-laki itu berbeda," kata Yuliansyah.

Bupati Barito Utara itu mengatakan, sudah saatnya kaum perempuan berubah karena dunia membutuhkan kontribusi dengan dasar kepentingan perempuan tertinggal.

"Saya sampaikan masuknya perempuan ke politik dan ruang publik merupakan salah satu cara melakukan perubahan dan perbaikan terhadap kondisi perempuanm itu sendiri, memperbaiki kondisi untuk kemajuan bangsa dan negara," katanya.

Jumlah penduduk perempuan di Barut hampir 47.73 persen dari total penduduk, katanya tanpa menyebutkan angka jumlah penduduk di kabupaten tersebut.

Ini adalah potensi dan peluang yang besar bagi pembangunan, tapi sangat dilematis pada hakekatnya perempuan masih banyak tertinggal bahkan termarginalkan disegala bidang baik kesehatan, politik, ekonomi dan pendidikan.

Data keterwakilan perempuan di lembaga legislatif Barut hingga tahun 2013 cukup menggembirakan, karena 24 persen atau enam perempuan dan laki-laki 76 persen (19 orang). UU politik (Pemilu) No.12/2003 mengamanatkan perempuan minimal 30 persen. Dari data tersebut kuota perempuan sudah hampir dapat terpenuhi.

"Jabatan publik di pemerintahan Barut untuk wselon II dan III hanya terpenuhi 13,75 persen. Saya mengajak kaum perempuan berbenah diri dan turut serta berperan aktif di segala bidang dalam membangun negara khususnya di daerah ini," ujar dia.

(T.K009/B/S019/S019)



Pewarta :
Editor: Ronny
COPYRIGHT © ANTARA 2026