Pangkalan Bun (Antara Kalteng) - Penyegelan beberapa rumah di RT.24 Gang Banteng Kelurahan Sidorejo Kecamatan Arut Selatan oleh TNI AU Lanud Iskandar karena diklaim milik institusi militer itu ternyata berbuntut panjang.
Pada Selasa (29/6) di Bundaran Pancasila Pangkalan Bun, terjadi aksi unjuk rasa damai masyarakat yang dimotori Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kotawaringin Barat, Himpunan Mahasiswa Indonesia (HMI) Komisariat Pangkalan Bun dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN). Mereka menilai TNI AU Lanud Iskandar (Lanud) yang memasang pita garis polisi di sejumlah rumah warga beberapa hari lalu telah bertindak arogan.
Ratusan massa menyampaikan beberapa poin penting di antaranya menuntut Komandan Pangkalan Udara Lanud (Danlanud) Iskandar Pangkalan Bun beserta anggotanya yang terlibat pemasangan pita garis polisi di rumah warga beberapa waktu lalu agar pergi dari Pangkalan Bun.
"Yang jelas kami menolak kekerasan dan arogansi yang dilakukan oleh oknum TNI AU Lanud Iskandar. Kami mendesak agar dia minggat dari Pangkalan Bun. Kami hidup turun- temurun di sini tidak pernah ada yang namanya kekerasan. Kami, sudah membuat pernyataan sikap untuk nantinya ditembuskan kepada Presiden Republik Indonesia," kata Dani salah satu korlap aksi damai saat melakukan orasinya.
Keberatan atas tindakan TNI AU ini bermula saat sejumlah Pasukan dari Lanud Iskandar yang melaksanakan pemasangan pita garis polisi di beberapa rumah warga dengan menggunakan atribut tentara lengkap, salah satunya dengan membawa senjata laras panjang. Penyegelan ini dianggap berlebihan oleh masyarakat yang mengaku sama-sama memiliki sertifikat tanah.
Sementara itu, Lanud Iskandar mengaku menjalankan tugas guna mengamankan aset negara dan berhak atas tanah tersebut lantaran status tanah berada di Daerah Kawasan Militer TNI AU Lanud Iskandar.
Aksi berlangsung damai dengan pengawalan ketat dari pihak kepolisian. Seusai menyuarakan tuntutannya massa kemudian melanjutkan aksi dengan melakukan "longmarch" mengelilingi Kota Pangkalan Bun.
Komandan Pangkalan Udara (Lanud) Iskandar Letkol Pnb Ucok Enrico Hutadjulu saat ditemui di kantornya Kawasan mengatakan kalau tuntutan masyarakat terhadap dirinya agar mundur dari Jabatan Danlanud itu tergantung pimpinan dan sebagai Prajurit TNI, dia menyatakan siap apabila harus ditugaskan dimana pun.
"Kalau itu personal, saya juga bingung ini permasalahannya apa kok sampai saya harus mundur. kita bukan seperti sistem dalam pemerintahan harus mundur atau bagaimana, kita punya sistem organisasi sendiri," ujarnya.
Danlanud juga menambahkan bahwa sebenarnya masyarakat dan TNI AU dalam hal ini sama-sama jadi korban, yang sama-sama punya sertifikat dan kemudian harus diluruskan bersama, karena bagaimanapun kami berkewajiban untuk mengamankan aset negara.
