Legislator Desak Pemda Kotim Perbaiki Manajemen Rumah Sakit

Rabu, 7 Desember 2016 09:43 WIB

Wakil Bupati Kotawaringi Timur, HM Taufiq Mukri meninjau bangunan baru di RSUD dr Murjani Sampit, Senin (11/7/2016). Bangunan tiga lantai berkapasitas 196 tempat tidur itu disiapkan untuk ruang rawat inap kelas III (Foto Antara Kalteng/Norjani)

Sampit (Antara Kalteng) - Ketua Komisi III DPRD Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, Rimbun mendesak pemerintah setempat untuk memperbaiki manajemen Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr Murjani Sampit.

"Pembenahan manajemen itu harus segera dilakukan, sebab jika tidak akan merugikan pegawai dan berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat, dan hal itu sepenuhnya menjadi tugas dan tanggungjawab pemerintah daerah," katanya kepada wartawan di Sampit, Selasa.

Rimbun mengungkapkan, permasalahan yang saat ini terjadi adalah murni masalah internal rumah sakit dan pemerintah daerah, untuk itu mereka diminta segera menyelesaikan permasalahan tersebut.

Berdasarkan penjelasan sekretaris daerah, permasalahan itu sekarang sedang di tangani oleh pemerintah daerah bersama dengan dinas teknis terkait.

"Sementara ini diinternal pemerintah yang menanganinya, tetapi nanti pasti akan kami panggil apalagi kalau tidak ada penyelesaiannya juga, kita tidak mau persoalan ini menyebabkan tugas dan fungsi RSUD dalam melayani masyrakat terabaikan," katanya.

Diketahui, saat ini diinternal RSUD Murjani Sam,pit berpolemik. Jajaran manajemen sudah tidak sejalan lagi dengan para pegawai dilingkungan rumah sakit yang bestatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) tersebut.

Para dokter dan perawat menganggap manajemen tidak transparan soal keuangan. Jasa medis petugas tidak dibayarkan hingga saat ini.

Permasalahan internal ini informasi sudah berlangsung lama, dan hal itu baru terungkap saat Ketua DPRD bersama Ketua Komisi III melakukan inspeksi mendadak ke rumah sakit itu.

Rimbun berharap pemerintah daerah mengatasi permasalahan yang terjadi di rumah sakit dr Murjani Sampit, sebab jika tidak tentunya bisa berdampak pada pelayanan terhadap masyarakat yang ingin berobat.

"Para pegawai dan dokter tidak ada alasan untuk tidak memberikan pelayanan terhadap masyarakat yang akan berobat. Permasalahan yang saat ini terjadi merupakan masalah mereka dengan manajemen tidak ada hubungannya dengan masyarakat yang akan berobat," ucapnya.