Sukamara (Antara Kalteng) - Bupati Sukamara H Ahmad Dirman mengatakan, dengan penghapusan program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) Pemerintah Kabupaten Sukamara menargetkan masyarakat yang menerima Jaminan Kesehatan Nasional mencapai 7.000 orang.
"Untuk penerima Kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) bagi masyarakat Sukamara mencapai 7.000 orang, dan ini memberikan kepastian kepada masyarakat setelah jamkesda dihapus sejak tahun 2017, sehingga peserta jamkesda kita alihkan ke JKN," kata Dirman di Sukamara.
Menurutnya, sebenarnya masyarakat tetap berkeinginan agar jamkesda tetap dipertahankan, dan Pemkab Sukamara diberikan tenggang waktu hingga tahun 2019. Namun karena terus didesak, maka dihapuskan saja Jamkesda dan dilebur kepada JKN.
Oleh karena itu, dengan dihapusnya Jamkesda ini, pemerintah akan menargetkan jumlah penerima JKN maupun BPJS secara keseluruhan mencapai 7.000 orang dan JKN ini dikhususkan kepada masyarakat yang tidak mampu.
Dikatakannya juga, sebelum Jamkesda ini hapus, tepatnya pada tahun 2015 dimana pemerintah sudah mendaftarkan warga pada JKN sebanyak 1.551 orang, maka pemerintah daerah hanya menambahkan sampai memenuhi target 7.000 orang.
"Pada tahun 2015 ada sebanyak 1.551 warga tidak mampu di Kabupaten Sukamara yang masuk dalam program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) telah didaftarkan atau diintergrasikan kedalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan," jelas Dirman
"Kita harapkan masyarakat dapat memanfaatkan dengan baik kartu JKN dalam mendapatkan pelayanan berobat, masyarakat juga harus diberikan pengertian baik jamkesda maupun JKN sama-sama program pemerintah dalam bidang kesehatan untuk dapat membantu masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan," tambahnya.
