Kotim gelar diklat prajabatan CPNS sendiri

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah, mulai tahun ini akan menggelar pendidikan dan pelatihan prajabatan calon pegawai negeri sipil (CPNS) sendiri di Sampit sehingga lebih efektif.

"Setelah kepala BKD paparan di Palangka Raya, pemerintah provinsi akhirnya memperbolehkan dan dinyatakan layak untuk menggelar diklat prajabatan sendiri," kata Sekretaris Daerah Kotawaringin Timur Halikinnor didampingi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kotawaringin Timur Alang Arianto di Sampit, Senin.

Halikinnor menjelaskan, jumlah CPNS hasil seleksi Desember 2018 lalu cukup banyak yaitu 586 orang dari 602 formasi tersedia. Jumlah itu merupakan yang terbanyak di Kalimantan saat seleksi CPNS tahun lalu.

Hal itulah yang menjadi pertimbangan sehingga Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur ingin menggelar pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS di daerah sendiri. Selama ini, CPNS Kotawaringin Timur harus mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan di Palangka Raya yang digelar oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Aturan mengharuskan CPNS hasil seleksi tahun 2018 mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan tahun 2019 ini. Jika tidak, maka mereka terancam tidak diangkat menjadi pegawai negeri sipil (CPNS).

Dengan jumlah CPNS 586 orang, diperkirakan akan sulit jika semua harus mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan di Palangka Raya dan harus tuntas tahun ini. Apalagi, sekitar 300 CPNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, ditambah dari daerah lain juga harus mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan pada tahun ini di Palangka Raya.

Halikinnor bersyukur karena Kotawaringin Timur sudah diizinkan menggelar pendidikan dan pelatihan prajabatan CPNS sendiri. Bahkan, menjadi satu-satunya kabupaten di Kalimantan Tengah yang siap menggelar pendidikan dan pelatihan prajabatan sendiri.

Langkah ini sangat menguntungkan karena akan jauh lebih hemat karena kegiatan dilaksanakan di daerah sendiri. Sebanyak 586 CPNS Kotawaringin Timur diperkirakan akan tuntas mengikuti pendidikan dan pelatihan prajabatan tahun ini yang dibagi dalam tujuh angkatan.

Pemerintah daerah bekerjasama dengan Lembaga Administrasi Negara untuk mempersiapkan semuanya. Pemerintah daerah juga sudah menugaskan sejumlah pejabat untuk mengikuti pelatihan menjadi fasilitator. 

Anggaran tambahan sebesar Rp9 miliar juga sudah diusulkan kepada DPRD untuk pembiayaan kegiatan tersebut. Selain merupakan keharusan sesuai aturan, pendidikan dan pelatihan prajabatan sangat penting sebagai bekal bagi CPNS agar lebih optimal dalam menjalankan tugas melayani masyarakat.

"Makanya saya minta BKD untuk proaktif menanyakan ke BKN soal NIP (nomor induk pegawai) 586 CPNS tersebut agar segera diterbitkan. Kalau sudah ada, diklat prajabatan secepatnya April nanti bisa kita laksanakan," demikian Halikinnor.