Pelaksanaan program Kartu Pra Kerja harus tepat sasaran

Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah Wahid Yusuf meminta pemerintah setempat memastikan pelaksanaan program Kartu Pra Kerja tepat sasaran.

"Program itu bagus untuk dilaksanakan, namun harus dipastikan program tersebut  tepat sasaran, yakni Kartu Pra Kerja diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan," kata Wahid saat dikonfirmasi dari Palangka Raya, Senin.

Dia juga meminta pemerintah untuk dapat memastikan program terbaru Presiden Joko Widodo ini tidak disalahgunakan atau dimanfaatkan untuk mengeruk keuntungan pribadi.

"Jangan sampai ada oknum yang bermain, misal orang yang sudah kerja, atau karena sanak keluarga pengurus program ini mendapat kartu itu. Sementara ada orang yang benar-benar membutuhkan malah tidak dapat," kata Wahid.

Baca juga: Perlu kaji ulang kebijakan gaji pengangguran, kata Jusuf Kalla

Dia juga meminta pemerintah nantinya melakukan pendataan secara menyeluruh, jujur dan adil sehingga menghasilkan data calon penerima Kartu Pra Kerja yang sahih.

Politisi Golkar itu juga mengajak seluruh elemen masyarakat nantinya turut mengawasi pelaksanaan program Kartu Pra Kerja tersebut, mulai dari tahap pendataan, pendistribusian kartu hingga memastikan penerima program siap kerja dan mendapat pekerjaan.

"Program itu akan sangat bermanfaat termasuk untuk warga Palangka Raya, namun harus bisa dipastikan penerima program benar-benar orang siap diberikan pelatihan dan siap kerja. Namun pelatihan itu harus disesuaikan dengan kebutuhan tenaga kerja di daerah," katanya.

Sebelumnya, program Kartu Pra Kerja yang sedang disiapkan oleh pemerintah akan dilaksanakan bukan dalam bentuk pemberian uang tetapi lebih kepada pelatihan bagi kalangan warga.

Baca juga: Kemiskinan dan pengangguran Kalteng turun selama tiga tahun terakhir

"Awal tahun depan kami akan meluncurkan yang namanya Kartu Pra Kerja," kata Asisten Deputi Ketenagakerjaan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Yulius.

Pelaksanaan program tersebut adalah dengan memberikan skim bagi orang yang menganggur dengan berbagai bentuk pelatihan yang dialokasikan sekitar Rp3 juta per orang.

Dengan demikian, kata dia, Kartu Pra Kerja bukanlah dalam bentuk pemberian uang tunai tetapi lebih kepada bentuk pelatihan melalui sejumlah platform yang masing-masing memiliki tingkatan.

Pemerintah pun menyiapkan dana Rp10 triliun pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 untuk 2 juta orang yang berhak menerima Kartu Pra Kerja dalam rangka mempersiapkan generasi muda melalui pelatihan kerja.

Baca juga: Nadiem diharap bisa selesaikan masalah pengangguran lulusan SMK