Palangka Raya (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menyerukan pemerintah daerah di Kalimantan Tengah (Kalteng) segera menyelesaikan target Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).
"Rencana Detail Tata Ruang, turunan dari RTRW kabupaten kota di Kalimantan Tengah ditargetkan 77, yang jadi baru 22," kata Nusron saat rakor kebijakan pertanahan dan tata ruang bersama kepala daerah Se-Kalteng di Palangka Raya, Kamis.
Dia menjabarkan di antaranya Palangka Raya baru menyelesaikan satu dari tiga yang ditargetkan, Barito Utara baru menyelesaikan satu dari sembilan target, Kapuas menyelesaikan tiga dari tujuh target, serta daerah-daerah lainnya.
Nusron memaparkan, penyusunan target RDTR dilakukan oleh konsultan Bank Dunia. Dalam kajian mereka, daerah yang memiliki RDTR banyak maka memiliki potensi investasi tinggi.
Nusron menekankan, lantaran RDTR tidak ada maka akan berpengaruh terhadap lambannya Izin Investasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (KKPR).
"Tetapi kalau ada RDTR lokasinya, cepat, maksimal tujuh hari," jelasnya.
Baca juga: Menteri ATR minta kepala daerah di Kalteng pacu sertifikasi rumah ibadah dan tanah wakaf
Oleh karena itu, dalam rangka mempercepat penyelesaian sisa target sebanyak 55 RDTR di Kalimantan Tengah, pihaknya pun siap memberikan dukungan optimal kepada pemerintah daerah.
Dia menjanjikan pengalokasian anggaran untuk mendukung sebagian pendanaan yang diperlukan guna penyelesaian RDTR tersebut.
"Silakan Pak Gubernur mengaturnya, tahun depan, supaya cepat selesaikan. Saya minta tolong Pak Gubernur, Pak Bupati tuntaskan, gimana caranya tahun depan RDTR di Kalimantan Tengah selesai semua," tegasnya.
Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran menyambut baik kedatangan Menteri ATR Nusron Wahid, karena menjadi sarana strategis bagi pemerintah daerah untuk melakukan sinkronisasi program maupun kegiatan pembangunan.
"Ini kesempatan baik bagi kami kepala daerah Se-Kalteng, bisa berkonsultasi langsung dengan bapak menteri, sehingga segala persoalan pertanahan dan tata ruang di Kalimantan Tengah bisa terselesaikan," tutur Agustiar.
Baca juga: Kalteng gotong royong kirim bantuan Rp9 miliar lebih untuk bencana Sumatera
Baca juga: BKN: Penerapan Manajemen Talenta ASN mampu cegah intervensi politik
Baca juga: Kunjungi RSUD Doris Sylvanus, Wamenkes prioritaskan dokter jantung seluruh daerah di Kalteng
