Kecamatan Seruyan Hilir lakukan berbagai inovasi tingkatkan kualitas kerja aparatur desa

Kuala Pembuang (ANTARA) - Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, Kalimantan Tengah berencana mengundang seluruh kepala desa di wilayah setempat untuk melakukan penandatanganan perjanjian pakta integritas.

“Hal ini kami lakukan, agar tahun depan tidak ada lagi yang mengalami keterlambatan laporan dalam pencairan,” kata Camat Seruyan Hilir Idham BW Kusuma di Kuala Pembuang, Jumat.

Menurutnya, nanti seluruh kepala desa akan menandatangani pakta integritas dan semuanya akan berkomitmen sehingga tahun depan tidak ada lagi keterlambatan dalam laporan pencairan.

Pada tahun sebelumnya memang alasan yang klasik, seperti keterlambatan memang berasal dari kabupaten terkait peraturan bupati dan persyaratan lainnya, hingga pada akhirnya berimbas terlambatnya penyerapan Anggaran Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD).

“Mudah-mudahan antisipasi keterlambatan awal tahun, mampu menekan seluruh desa guna meningkatkan kinerjanya, baik dalam pengolahan ADD maupun pelayanan kepada masyarakat, sehingga berbagai kekurangan di tahun sebelumnya tidak terulang kembali," terangnya.

Idham menjelaskan, sesuai arahan Bupati Seruyan, seluruh kepala desa harus mampu mengawasi pelayanan kesehatan di wilayahnya masing-masing. Mulai dari petugas kesehatan seperti bidan hingga perawat, harus melapor bahkan absennya melalui kepala desa, supaya pelayanan kesehatan di desa itu bisa berjalan dengan baik.

Kemudian, tenaga pendidik supaya mereka benar-benar aktif melaksanakan tugas, sehingga proses belajar dan mengajar bisa berjalan sesuai dengan harapan, serta akan menghasilkan generasi berkualitas sebagai penerus bangsa.

“Jangan sampai kita yang sebenarnya adalah pelayan masyarakat malah tidak peduli kepada mereka. Saya harap amanah yang kita dapat, bisa dijalankan dengan baik untuk kepentingan orang banyak dalam melayani," ungkapnya.

Ia menambahkan ada delapan desa dan dua kelurahan yang berada di wilayah Kecamatan Seruyan Hilir. Semuanya akan berkomitmen dengan perjanjian pakta integritas agar kinerjanya bisa benar-benar optimal dalam melaksanakan pembangunan maupun pelayanan kepada masyarakat.