Buntok (ANTARA) - Komisi II DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) membahas pelaksanaan pembangunan infrastruktur.
"Dalam RDP yang kami laksanakan ini, mengoordinasikan dan menindaklanjuti laporan, keluhan, serta permintaan masyarakat terkait pembangunan infrastruktur, baik jalan maupun jembatan," kata Ketua Komisi II DPRD Barito Selatan, Ensilawatika Wijaya di Buntok, Senin.
Ia menjelaskan, dalam RDP itu, pihaknya menyampaikan permintaan masyarakat agar jalan yang mengalami longsor dengan lebar dua meter di Kelurahan Rantau Kujang, Kecamatan Jenamas supaya bisa diaddendum dan dibangun dengan lebar menjadi tiga meter.
Mengingat, jalan tersebut merupakan jalan utama pada kelurahan itu dan DPUPR setuju untuk diaddendum, serta pihaknya berencana turun lapangan melihat kondisinya.
Pihaknya juga mempertanyakan adanya laporan masyarakat yang mengeluhkan pemasangan pondasi cerucuk pada siring jalan menuju Desa Talio, Kecamatan Karau Kuala yang sedang dikerjakan kontraktor tidak rapat, dikhawatirkan bisa longsor apabila banjir.
"Kemudian kami juga mempertanyakan Jalan Barito Raya Buntok yang kondisi jalannya ada yang sudah retak dan bagaimana solusi yang akan dilaksanakan DPUPR," kata politisi dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Barito Selatan itu.
Termasuk kata dia, mencari solusi bagi masyarakat pada ruas jalan menuju Kelurahan Pendang yang proyeknya sedang dikerjakan mengalami longsor, maupun jembatan daruratnya sudah hancur sehingga masyarakat harus naik fery untuk menyeberangi jalan yang longsor itu.
Berdasarkan hasil RDP ini, pihaknya bersama dengan DPUPR akan turun ke lapangan untuk melihat kondisi infrastruktur tersebut, supaya bisa diatasi dan ditanggulangi semuanya.
Dalam RDP ini, Komisi II DPRD Barito Selatan juga mempertanyakan serapan anggaran dan berdasarkan informasi dari DPUPR, sejumlah proyek yang dikerjakan sudah hampir selesai dilaksanakan dan tinggal satu proyek yang masih dalam proses.
