Pemkab Kotim belum pastikan waktu pembayaran tunjangan ASN

Sampit (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur Kalimantan Tengah belum bisa memastikan kapan tunjangan daerah aparatur sipil negara (ASN) setempat bisa dicairkan karena saat ini kondisi keuangan daerah belum memungkinkan.

"Tetap dibayar, cuma menjadi piutang yang nanti mungkin dirapel. Kita upayakan mudahan anggaran 2021 sedikit normal. DBH (dana bagi hasil) kita dari pemerintah provinsi juga cukup besar tapi masalahnya saat ini transfer dari mereka ke daerah juga macet," kata Sekretaris Daerah Halikinnor di Sampit, Rabu.

Belum dicairkannya tunjangan daerah sering dipertanyakan para ASN. Mereka ingin mendengar langsung penjelasan terkait penyebab tertundanya pembayaran tunjangan daerah.

Halikinnor menjelaskan, pandemi COVID-19 juga berpengaruh besar terhadap keuangan pemerintah daerah. Pihaknya baru membahas anggaran perubahan dan tidak lama lagi akan dibawa ke DPRD untuk dibahas bersama.

Diakuinya, saat ini anggaran daerah sangat kurang. Sebelumnya program pembangunan sempat berjalan normal sampai triwulan pertama, sehingga sebagian kegiatan atau pekerjaan mulai berjalan. Namun pada April lalu pandemi COVID-19 terjadi sehingga pemerintah pusat memerintahkan rasionalisasi anggaran sebesar 50 persen.

Rasionalisasi diiringi kebijakan pemerintah pusat memotong dana alokasi umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), bahkan dana alokasi khusus (DAK) juga ditarik. Kondisi ini diperkirakan terjadi hampir di semua wilayah di negara ini.

Baca juga: Pemkab Kotim maksimalkan fungsi intelijen deteksi potensi gangguan pilkada

Kondisi diperparah dengan anjloknya pendapatan asli daerah (PAD) yang terus turun. Hal itu lantaran tempat usaha yang menjadi sumber PAD sepi konsumen karena banyak warga memilih bertahan di rumah ketimbang berbelanja di rumah makan, restoran, hotel dan lainnya.

Dalam perencanaan awal, PAD 2020 Kotawaringin Timur ditarget Rp270 miliar. Halikinnor memprediksi realisasi PAD tahun ini hanya berkisar Rp70 ribu sampai Rp100 juta.

Pihaknya tidak mungkin memaksa masyarakat membayar pajak di tengah kondisi seperti ini. Beban anggaran lainnya adalah pilkada serentak pilkada sehingga harus Rp60 sampai 70 miliar

"Dulu dibayarnya per bulan, sedangkan yang sudah dibayar  sekarang baru sampai April. Ini tidak disengaja, tapi kita menerapkan prioritas. Alhamdulillah ASN bisa memahami. Untuk membayar tunjangan daerah itu biasanya kita mengeluarkan dana sekitar Rp15 miliar per bulannya," demikian Halikinnor.

Baca juga: Investasi di Kotim wajib jaga kelestarian lingkungan

Baca juga: Legislator Kotim ini meminta perusahaan tanggap bantu perbaikan jalan