Wakil Ketua DPRD Barsel bantu biaya persalinan warga kurang mampu

Buntok (ANTARA) - Wakil Ketua DPRD Barito Selatan, Kalimantan Tengah, HM Yusuf Kalem memberikan bantuan kepada warga kurang mampu di Jalan Barito Raya Buntok usai menjalani persalinan melalui operasi caesar.

"Saya mengetahui ada warga kurang mampu yang melahirkan dengan operasi caesar ini melalui pemberitaan, sehingga saya langsung datang memberikan bantuan," katanya usai memberikan bantuan di Buntok, Kamis.

Ia mengatakan, dirinya tersentuh setelah mengetahui perjuangan seorang suami atas nama Rahmadani (28) yang rela menggadaikan motor satu-satunya dan berhutang ke tetangga demi bisa membayar biaya persalinan isterinya bernama Linda (25).

"Kedatangan saya ini memberikan sedikit rezeki kepada mereka yang berhak menerima. Bantuan yang diberikan ini berupa pakaian dan sejumlah uang untuk membantu membeli susu dan keperluan mereka sehari-hari," ucap dia.

Ia menjelaskan, dalam kunjungan ini dirinya bersama Lurah Buntok Kota. Berdasarkan pengakuan pasutri ini, keanggotaan BPJS Kesehatan mereka tidak aktif, padahal ditanggung oleh pemerintah.

"Oleh sebab itu dalam kunjungan ini saya meminta lurah untuk menemani saya," ucapnya.

Politisi dari Partai Golongan Karya (Golkar) Barito Selatan itu meminta kepada lurah untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat kurang mampu dalam mendapatkan jaminan layanan kesehatan.

"Saya mempertanyakan, di Jalan Barito Raya masih dalam kota dan dekat dengan kantor Bupati dan kantor Lurah, namun masih ada masyarakat yang seperti ini," ucapnya.

Dirinya juga meminta kepada media massa untuk memberikan informasi atau memberitakan warga-warga lain yang memang benar-benar memerlukan bantuan supaya bisa menjadi perhatian bersama.

Sementara itu, Lurah Buntok kota, Kecamatan Dusun Selatan, Alfian mengatakan, pihaknya berupaya memberikan bantuan sesuai prosedur yakni dengan memberikan surat keterangan tidak mampu. Terkait masalah keanggotaan BPJS Kesehatan, menurutnya itu kewenangan Dinas Sosial dan setelah itu baru ke rumah sakit.

"Saat ini untuk BPJS Kesehatan ditanggung pemerintah di-nonaktifkan sementara karena sedang memperbaiki datanya kembali," ungkap Alfian.

Menurut dia, didata ulangnya kepesertaan BPJS Kesehatan yang iurannya ditanggung pemerintah itu karena data yang terdahulu itu dinilai tidak tepat sasaran.

Baca juga: Eddy Raya: Proses perencanaan melalui jaring 'asmara' lebih obyektif