Usai dilantik, Jokowi minta KPU-Bawaslu tancap gas persiapkan Pemilu 2024
Jakarta (ANTARA) - Presiden Joko Widodo meminta kepada jajaran komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2022-2027 yang baru saja dilantik-nya untuk segera tancap gas mempersiapkan Pemilu dan Pilkada Serentak 2024.
Presiden mengingatkan kepada para pejabat KPU dan Bawaslu yang dilantik-nya di Istana Negara, Jakarta, Selasa, agar senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah maupun DPR RI dalam menjalankan tugas serta kewenangan-nya.
"Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas serta kewenangan-nya untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024," kata Presiden dalam keterangan pers terkait pelantikan itu yang dirilis kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.
Baca juga: Jokowi minta KPU tekankan pendidikan politik sambut Pemilu 2024
Tuntutan untuk tancap gas dari Presiden memang menjadi hal wajar, terlebih KPU dijadwalkan mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI dan pemerintah hanya sehari setelah dilantik atau pada Rabu (13/4) besok.
Presiden juga menyoroti tantangan yang dihadapi KPU serta Bawaslu untuk mempersiapkan pesta demokrasi 2024 nanti, sebab itu menjadi kali pertama Pemilu dan Pilkada digelar dalam satu tahun yang sama.
Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni mendatang, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa tahapan pemilu sudah harus dimulai sekurang-kurangnya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara yang dijadwalkan dilangsungkan pada 14 Februari 2024.
"Ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan Pileg, Pilpres dan Pilkada dalam tahun yang sama. Sehingga KPU dan Bawaslu harus mempersiapkan semuanya secara detil dan matang, menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga," tutur Kepala Negara.
Baca juga: Jokowi janjikan akan seriusi tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman
Presiden Jokowi memastikan pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas serta kewenangan-nya.
"Terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD. Serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu," ujar Presiden.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik tujuh komisioner KPU dan lima anggota Bawaslu untuk masa jabatan 2022-2027 pada Selasa siang.
Ketujuh komisioner KPU 2022-2027 yang dilantik ialah August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Idham Holik, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, dan Yulianto Sudrajat.
Baca juga: Presiden Jokowi dijadwalkan lantik anggota KPU dan Bawaslu 12 April 2022
Sedangkan lima anggota Bawaslu 2022-2027 dilantik terdiri dari Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja dan Totok Hariyono.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut KPU-Bawaslu 2022-2027 antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua KPU 2017-2022 Ilham Saputra dan Ketua Bawaslu 2017-2022 Abhan.
Presiden mengingatkan kepada para pejabat KPU dan Bawaslu yang dilantik-nya di Istana Negara, Jakarta, Selasa, agar senantiasa berkoordinasi dengan pemerintah maupun DPR RI dalam menjalankan tugas serta kewenangan-nya.
"Saya harapkan anggota KPU dan Bawaslu yang baru saja saya lantik dapat segera bekerja, dapat segera tancap gas, langsung berkoordinasi dengan DPR dan pemerintah menjalankan tugas serta kewenangan-nya untuk mempersiapkan Pemilu dan Pilkada serentak sesuai dengan tahapan yang sudah ditentukan pada tahun 2024," kata Presiden dalam keterangan pers terkait pelantikan itu yang dirilis kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden.
Baca juga: Jokowi minta KPU tekankan pendidikan politik sambut Pemilu 2024
Tuntutan untuk tancap gas dari Presiden memang menjadi hal wajar, terlebih KPU dijadwalkan mengikuti Rapat Dengar Pendapat bersama DPR RI dan pemerintah hanya sehari setelah dilantik atau pada Rabu (13/4) besok.
Presiden juga menyoroti tantangan yang dihadapi KPU serta Bawaslu untuk mempersiapkan pesta demokrasi 2024 nanti, sebab itu menjadi kali pertama Pemilu dan Pilkada digelar dalam satu tahun yang sama.
Tahapan Pemilu 2024 akan dimulai pada Juni mendatang, sesuai dengan amanat undang-undang bahwa tahapan pemilu sudah harus dimulai sekurang-kurangnya 20 bulan sebelum hari pemungutan suara yang dijadwalkan dilangsungkan pada 14 Februari 2024.
"Ini penting dilakukan karena untuk pertama kalinya kita akan menyelenggarakan Pileg, Pilpres dan Pilkada dalam tahun yang sama. Sehingga KPU dan Bawaslu harus mempersiapkan semuanya secara detil dan matang, menjaga agar kualitas demokrasi tetap terjaga," tutur Kepala Negara.
Baca juga: Jokowi janjikan akan seriusi tindak lanjut hasil pengawasan Ombudsman
Presiden Jokowi memastikan pemerintah akan memberikan dukungan penuh kepada KPU dan Bawaslu dalam menjalankan tugas serta kewenangan-nya.
"Terutama dukungan anggaran melalui APBN dan APBD. Serta kesiapan teknis lainnya yang dibutuhkan oleh KPU dan Bawaslu," ujar Presiden.
Sebelumnya, Presiden Jokowi melantik tujuh komisioner KPU dan lima anggota Bawaslu untuk masa jabatan 2022-2027 pada Selasa siang.
Ketujuh komisioner KPU 2022-2027 yang dilantik ialah August Mellaz, Betty Epsilon Idroos, Hasyim Asy'ari, Idham Holik, Mochammad Afifuddin, Parsadaan Harahap, dan Yulianto Sudrajat.
Baca juga: Presiden Jokowi dijadwalkan lantik anggota KPU dan Bawaslu 12 April 2022
Sedangkan lima anggota Bawaslu 2022-2027 dilantik terdiri dari Herwyn Jefler Hielsa Malonda, Lolly Suhenty, Puadi, Rahmat Bagja dan Totok Hariyono.
Turut hadir dalam pelantikan tersebut KPU-Bawaslu 2022-2027 antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia Tandjung, Ketua KPU 2017-2022 Ilham Saputra dan Ketua Bawaslu 2017-2022 Abhan.