Pembangunan rumah bagi MBR melambat akibat pandemi COVID

Jakarta (ANTARA) - Ketua Umum Persatuan Perusahaan Real Estate Indonesia (REI) Paulus Totok Lusida mengakui bahwa pembangunan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) melambat akibat pandemi COVID-19.

"Memang sebelum pandemi kita sudah merencanakan perumahan MBR itu di angka 300 ribu, tapi karena ada pandemi, kita memang turunkan target, dan sampai dengan yang tahun ini kita sudah mencapai 150 ribu (rumah), jadi target 200 ribu (rumah) dalam 1-2 bulan ini akan terselesaikan," kata Totok usai diterima Wakil Presiden Ma'ruf Amin di kediaman resmi Wapres di Jakarta, Selasa.

Wapres Ma'ruf  Amin menerima Dewan Pimpinan Pusat (DPP REI) yang terdiri dari Paulus Totok Lusida, Wakil Ketua Umum bidang Syariah REI Dody Thaher dan Wakil Sekretaris Jenderal DPP REI Royzani Sachril.

"Kami harapkan ada penambahan dari pemerintah untuk target sejuta rumah, khususnya untuk MBR dan di luar itu kami juga memiliki program baru yaitu rent to own bagi para pekerja supaya mendekati lokasi perumahannya dengan industri atau kantornya sehingga karyawan atau buruh yang ada lebih efektif dan efisien," ungkap Totok.

Menurut Totok, pada awal 2022, REI menargetkan rumah untuk MBR dan nonMBR yang terbangun adalah 200 ribu rumah sehingga totalnya menjadi 400 ribu.
Padahal sebelum pandemi COVID-19, ditargetkan pembangunan rumah MBR sebanyak 550-600 ribu unit.

"Kendala perumahan MBR selama ini adanya bankable (bagi MBR) dan BTN (Bank Tabungan Negara) sudah punya terobosan, termasuk BTN Syariah, sehingga Bapak Wapres menyampaikan harus ada kesiapan matang dahulu sebelum melanjutkan penggabungan ke BSI (Bank Syariah Indonesia) atau ke bank lain," tambah Totok.

Sedangkan untuk pengadaan apartemen, menurut Totok, REI membuat program rent to own.

"Program ini bukan karena kejenuhan market tapi kemampuan masyarakat untuk memiliki apartemen. Karena nilai bangunannya cukup mahal maka dengan rent to own atau penyewa untuk memiliki kemudian program ini akan mengisi apartemen-apartemen yang sekarang masih ada kekosongan," ungkap Totok.

Terobosan tersebut menurut Totok, sudah disepakati bersama oleh Kementerian PUPR dan Bank BTN.

"Menurut Pak Basuki (Hadimuljono) hal ini sudah sejalan dengan Bapak Presiden untuk pengadaan perumahan dengan metode rent to own ini," tambah Totok.

Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susesnas) Tahun 2020 angka backlog (rumah pasok) kepemilikan perumahan mencapai 12,75 juta, belum termasuk pertumbuhan keluarga baru yang diperkirakan sekitar 700-800 ribu per tahun.

Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan 5 juta unit rumah dalam waktu lima tahun yaitu periode 2020-2024.

Pemerintah akan terus meningkatkan jumlah rumah tangga yang dapat menghuni rumah layak dari 56,75 persen menjadi 70 persen pada 2020-2024.

Pada 2022, Kementerian PUPR menyediakan beberapa program bantuan pembiayaan perumahan, seperti program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) sebesar Rp23 triliun untuk 200.000 unit rumah, mengadakan Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT) sebesar Rp888,46 miliar untuk 22.586 unit rumah, serta memfasilitasi pembiayaan perumahan melalui BP Tapera sebesar Rp9,81 triliun untuk 109.000 unit rumah.