Bupati Pulang Pisau soroti data 37 persen status pernikahan tidak tercatat

Bupati Pulang Pisau Kalimantan Tengah Pudjirustaty Narang dalam kunjungan kerja ke Kecamatan Pandih Batu menyoroti data yakni ada sebanyak 37 persen penduduk di kabupaten setempat status pernikahannya tidak tercatat.

 

“Ini sangat sensitif dan apakah benar data tersebut. Kita minta pihak di pemerintahan setempat menelusuri data tersebut, apakah benar demikian,” kata Pudjirustaty, Senin.

 

Pudjirustaty meminta kepada semua OPD maupun instansi terkait lain untuk bisa saling bekerja sama mengklarifikasi data tersebut dan membantu masyarakat. Jangan sampai ada masyarakat yang kesulitan melengkapi administrasi kependudukan.   

 

Dirinya menjelaskan, utamanya yang menjadi perhatian adalah anak-anak, agar ke depan tidak terhambat dalam proses akta kelahiran maupun administrasi kependudukan yang dibutuhkan lainnya.

 

Ketua Pengadilan Agama Pulang Pisau Erpan mengatakan, data sebesar 37 persen yang tidak tercatat status perkawinannya itu diperoleh dari data yang ada pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) setempat pada 2021.

 

“Misal jumlah di Kecamatan Pandih Batu ada sebanyak lebih dari enam ribu itu adalah orang, bukan pasangan,” kata Erpan.

 

Ada dua kemungkinan, kata dia, apakah penduduk itu sudah menikah tetapi tidak mendaftarkan ke Disdukcapil, atau memang tidak pernah menikah artinya tidak pernah tercatat pernikahannya meski sudah memiliki buku nikah.

 

“Ini juga perlu sinergi antara pemerintah desa dengan Disdukcapil setempat untuk pendataan yang lebih valid lagi,” terangnya.

Baca juga: Pemkab Pulang Pisau permudah administrasi kependudukan melalui isbat nikah

 

Solusi terkait permasalahan ini, terang Erpan, pertama melakukan langkah “zero” pernikahan yang tidak tercatat terlebih dahulu. Hasilnya nanti dapat dipisahkan mana penduduk yang sudah menikah memiliki buku nikah tetapi belum tercatat, serta mana yang sudah menikah tapi belum memiliki buku nikah atau nikah siri.

 

Upaya yang dilakukan Pengadilan Agama setempat, kata Erpan, dengan turun ke lapangan menyasar kepada pasangan yang menikah tetapi belum memiliki buku nikah.

Kemudahan yang diberikan juga melaksanakan sidang keliling, sehingga warga atau penduduk tidak perlu datang ke Kantor Pengadilan Agama untuk meringankan biaya yang dikeluarkan.

 

Lebih lanjut dia tidak bisa memastikan, banyaknya data pernikahan yang tidak tercatat itu lantaran karena banyak warga melakukan nikah siri atau tidak, sebab semua harus dilakukan pendataan dan pemetaan untuk mengetahui angka pastinya.

 

Kepala Disdukcapil Pulang Pisau Subagijo saat dikonfirmasi tak menampik terkait dengan besarnya jumlah penduduk yang tidak tercatat status pernikahannya itu.

 

“Benang merah dari data tersebut setelah dilakukan penelusuran karena ada perubahan pada sistem aplikasi kependudukan yang terjadi dalam dua tahun terakhir,” ucap Subagijo.

 

Dijelaskannya, pada aplikasi yang lama untuk pembuatan Kartu Keluarga sebelumnya tidak ada pencantuman surat nikah, sedangkan pada aplikasi yang baru ada kolom yang mengharuskan mengisi bukti atau nomor surat nikah. Apabila data tersebut dientri, maka data lama status pernikahannya disebutkan tidak tercatat dalam data kependudukan.

 

Ia juga berharap dan mengimbau masyarakat agar terus memperbaharui data kependudukannya. Untuk pembuatan Kartu Keluarga (KK) baru diwajibkan melampirkan bukti surat nikah untuk diisi.

 

“Kami sering dihadapkan pada dilema dengan pemohon KK. Terkadang pomohon lupa membawa surat nikah atau tertinggal dengan alasan jarak yang cukup jauh, sementara proses KK diminta secepatnya dikeluarkan untuk memberikan kemudahkan pelayanan kepada masyarakat,” demikian Subagijo.

Baca juga: Bupati Pulang Pisau minta pimpinan OPD prioritaskan aspirasi masyarakat

Baca juga: Putra Gadabung juarai turnamen unik bola voli di Pulang Pisau

Baca juga: Bupati Pulang Pisau sebut masih ada dua kali lagi pelantikan pejabat