Warga lebih produktif usai terima program BPBL Kementerian ESDM

id Bpbl, Program Bantuan Pasang Baru Listrik, pln, perusahaan listrik negara, listrik, pangkalan bun, kobar, kotawaringin barat

Warga lebih produktif usai terima program BPBL Kementerian ESDM

Budianto saat memperhatikan cara pengisian token listrik untuk pertama kali dirumahnya, Rabu (23/11/2022). (ANTARA/M Husein Asyari)

Pangkalan Bun (ANTARA) - Program Bantuan Pasang Baru Listrik (BPBL) gratis dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menjadi berkah tersendiri bagi Budianto (50) warga Desa Karang Mulya, Kecamatan Pangkalan Banteng, Kabupaten Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah. 

"Sebelumnya kami lima tahun ikut menyambungkan listrik ke rumah tetangga dengan membayar Rp100 ribu per bulannya," ujar pria yang sehari-hari bekerja sebagai buruh harian lepas di perkebunan sawit tersebut, Senin.

Dengan adanya bantuan melalui program BPBL tersebut, Budianto merasa sangat terbantu khususnya biaya untuk pengeluaran pembayaran listrik setiap bulannya yang biasa per bulan mengeluarkan Rp100 ribu, kali ini dia cukup membeli token listrik Rp50 ribu sudah cukup untuk sebulan bahkan lebih. 

"Dengan mendapatkan bantuan meteran gratis ini, tentu sangat terbantu perekonomian kami. Setiap bulan kami cukup mengeluarkan biaya Rp50 ribu untuk pembelian token listrik," jelasnya.

Baca juga: Anak 12 tahun diduga tenggelam saat berwisata di Pantai Teluk Bogam

Budianto menambahkan, setelah menerima bantuan program BPBL ini membuat istrinya bisa menyisihkan uang untuk kebutuhan sehari-hari dan lebih leluasa memanfaatkan listrik untuk usahanya membuat kue yang dijual kembali ke warung-warung. 

"Alhamdulillah dengan adanya bantuan ini, istri saya lebih produktif memulai usaha membuat dan berjualan kue walau masih kecil-kecilan untuk membantu perekonomian keluarga," terangnya. 

Kabupaten Kotawaringin Barat pada 2022 tercatat sebanyak 339 rumah tangga menerima bantuan sambungan listrik gratis dari pemerintah melalui Kementerian ESDM tersebut. 

Anggota DPR RI Komisi VII Dapil Kalteng, Mukhtarudin mengatakan, Program BPBL yang digagas Kementerian ESDM dan disetujui DPR RI Komisi VII ini merupakan upaya pemerintah, dalam rangka mewujudkan energi berkeadilan dan pemerataan kepada masyarakat dalam mendapatkan listrik hingga ke daerah-daerah pelosok dan tertinggal.

"Listrik merupakan kebutuhan dasar, karena dari listrik sangat berdampak pada sektor ekonomi, pendidikan, dan kemajuan suatu daerah," ujarnya. 

Dijelaskannya, DPR terus berupaya mendukung pemerintah untuk kebutuhan listrik masyarakat melalui program ini, dengan harapan masyarakat bisa merasakan pemerataan listrik yang akan berdampak kepada masyarakat yang lebih produktif, dan mandiri. 

"Untuk Kalimantan Tengah sendiri, sebanyak 3.281 rumah tangga menerima bantuan dari program BPLB, dan tentu kami berharap pada 2023 nanti program ini akan terus berlanjut dengan penerima yang lebih banyak lagi," ujar Mukhtarudin. 

Seperti diketahui, Kementerian (ESDM) melalui Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menargetkan 80.000 Rumah Tangga se- Indonesia yang tidak mampu dan tinggal di daerah terdepan, tertinggal dan terluar (3T) menjadi sasaran program BPBL melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022.

Pada program BPBL ini penerima bantuan akan mendapatkan berupa instalasi listrik rumah berupa 3 titik lampu dan 1 kotak kontak, pemeriksaan dan pengujian instalasi berupa SLO dan token listrik perdana.

Baca juga: BPBD Kobar padamkan tiga kebakaran lahan di Arut Selatan