Sampit (ANTARA) - Ketua DPRD Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Timur Rinie mengaku optimistis daerah ini akan semakin maju dan lebih baik.
"Kami mengapresiasi atas capaian-capaian selama ini. Meski dihadapkan pada keterbatasan anggaran, pembangunan tetap berjalan. Mudah-mudahan tahun ini bisa lebih maju lagi," kata Rinie di Sampit, Rabu.
Minggu (7/1) lalu Kotawaringin Timur berusia 71 tahun. Kemajuan pembangunan di daerah ini terus terjadi dengan pesat.
Diakuinya, keuangan daerah sempat menurun saat pandemi COVID-19 melanda dan berdampak pada hampir semua sektor. Tidak berlebihan jika pemerintahan di bawah kepemimpinan Bupati Halikinnor menerapkan skala prioritas agar dana pembangunan yang tersedia lebih efektif.
Rinie yakin kondisi daerah ini akan semakin baik dan maju. Apalagi, beban anggaran seperti tunggakan tambahan penghasilan pegawai (TPP), insentif tenaga kesehatan, dana desa, serta utang pembiayaan pembangunan tahun jamak segera dilunasi.
Dia berharap selanjutnya pembangunan daerah ini semakin meningkat karena tidak ada lagi beban utang. Perencanaan keuangan juga diharapkan lebih baik lagi agar tidak sampai ada lagi keterlambatan pembayaran TPP, insentif tenaga kesehatan, dana desa dan lainnya agar tidak menjadi tunggakan seperti sebelumnya.
Baca juga: Bupati Kotim soroti kondisi drainase dan jalan di kawasan perumahan
Politisi PDIP ini mengapresiasi langkah Bupati Halikinnor yang menunda banyak proyek fisik karena ingin fokus menyelesaikan utang atau tunggakan yang menjadi kewajiban daerah. Ini dinilai sudah tepat agar keuangan daerah kembali sehat dan riil.
"Makanya kami optimistis pembangunan Kotawaringin Timur akan semakin maju karena beban keuangan teratasi. Kini keuangan daerah kita bisa lebih fokus dalam membangun," kata Rinie.
Bupati Halikinnor usai upacara peringatan HUT ke-71 Kabupaten Kotawaringin Timur pada Minggu (7/1) lalu menyampaikan bahwa TPP, insentif tenaga kesehatan (nakes) dan dana desa (DD) akan segera dibayarkan atau dilunasi paling lambat akhir Januari 2024.
“Hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban pemerintah daerah akan kami selesaikan awal tahun ini juga, seperti TPP, insentif nakes, dan DD paling lambat akhir bulan Januari ini,” kata Halikinnor.
Mengawali 2024 sekaligus bertepatan dengan HUT ke-71 Kotim, Halikinnor ingin agar ke depannya pemerintah daerah tidak lagi memiliki beban atau kewajiban terhadap ASN dan lainnya yang belum dibayarkan. Supaya bisa fokus pada program pembangunan dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat.
“Kita ingin agar Januari ini sudah klir semua supaya kita bisa menatap tahun 2024 tanpa beban, mudah-mudahan semua berjalan lancar,” demikian Halikinnor.
Baca juga: Bawaslu Kotim: Paling lambat 15 Januari APK tak sesuai aturan harus dibereskan
Baca juga: KPU Kotim temukan surat suara rusak
Baca juga: Peletakan batu pertama pabrik pengolahan limbah medis Kotim ditargetkan April
