Rasio elektrifikasi di Kalimantan Tengah capai 93,38 persen

id pemprov kalteng, gubernur kalteng, elektrifikasi pln di kalteng, kelistrikan, palangkaraya, kalimantan tengah

Rasio elektrifikasi di Kalimantan Tengah capai 93,38 persen

Gambar tangkapan layar Gubernur Kalteng Sugianto Sabran di Youtube Diskominfosantik Kalteng. (ANTARA/Dokumentasi Pribadi)

Palangka Raya (ANTARA) - Gubernur Kalimantan Tengah (Kalteng) Sugianto Sabran menyatakan saat ini rasio elektrifikasi atau pemasangan tenaga listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (PLN) mencapai 93,38 persen.

Mengacu rasio elektrifikasi itu, dari total 811.845 rumah tangga, hanya sekitar 53.840 rumah tangga yang belum teraliri listrik PLN, kata Sugianto dalam keterangan yang diterima di Palangka Raya, Rabu.

"Ditargetkan seluruh desa di Kalimantan Tengah 100 persen teraliri listrik di tahun 2026," ujarnya.

Hingga Desember 2023, rasio desa berlistrik di provinsi setempat sebesar 74,86 persen, sebanyak 395 desa belum berlistrik PLN dari 1.571 desa dan kelurahan.

Baca juga: Diskominfosantik Kalteng bina KIM Gohong optimalkan sektor kerajinan rotan

"Pemprov terus berupaya maksimal meningkatkan jangkauan layanan listrik kepada masyarakat, melalui sinergi bersama PLN dan lainnya," jelasnya.

Ia menyampaikan program dalam mempercepat pembangunan kelistrikan di Kalteng, di antaranya melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS).

Pada 2024, PLTS di Kalteng siap didistribusikan untuk 33.923 rumah tangga di 217 kelurahan/desa yang tersebar di 53 kecamatan. Terbanyak di Murung Raya yang mencakup 6 kecamatan.

Baca juga: APBD Kalteng terus meningkat, kini capai Rp8,79 triliun

Untuk wilayah Lamandau, Barito Selatan, Kapuas, Seruyan, dan Katingan masing-masing sebanyak 5 kecamatan. Sementara di Kotawaringin Barat, Kotawaringin Timur, Gunung Mas, Barito Utara dan Pulang Pisau masing-masing 4 kecamatan, serta Barito Timur dan Sukamara masing-masing 1 kecamatan.

Pada 2024, juga dilakukan penyebaran Penerangan Jalan Umum Tenaga Surya (PJU-TS) di Kalteng sebanyak 830 unit.

Baca juga: BPJS Kesehatan-Pemprov diskusikan JKN bagi pekerja untuk tingkatkan produktivitas

Baca juga: DPRD Kalteng minta hasil reses perseorangan ditindaklanjuti pemprov