Palangka Raya (ANTARA) - Ketua Komisi B DPRD Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Nenie Adriati Lambung mengharapkan kepada pemerintah kota agar dapat mengatasi berbagai kendala dalam pengelolaan APBD.
"Hasil rapat kami terhadap evaluasi pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023, ada beberapa catatan kami untuk pemerintah di tahun-tahun ke depannya," katanya di Palangka Raya, Senin.
Dirinya menyontohkan, pada APBD Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Kota Palangka Raya, gaji pegawai dalam belanja daerah tidak terealisasi hingga 100 persen.
Setelah mendapat penjelasan dari pemerintah kota, hal tersebut disebabkan adanya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang telah pensiun hingga ada yang mutasi ke daerah lain.
"Kendala seperti ini yang harus menjadi bahan evaluasi pemerintah ke depannya, agar nantinya bisa terealisasi sesuai target," ucapnya.
Nenie menyarankan, ketika kasus tersebut kembali terjadi di APBD Tahun Anggaran 2024, maka pemerintah dapat mengalihkan sisa anggaran di APBD Perubahan. Sebab, sisa anggaran tersebut dapat digunakan untuk memaksimalkan program-program lain yang dalam pelaksanaannya belum berjalan dengan maksimal.
"Tapi itu bisa digunakan di perubahan atau disimpan menjadi gaji pegawai di ke depannya, jadi pemerintah harus bisa mengatasi berbagai kendala itu," ujarnya.
Baca juga: Legislator Kalteng ajak masyarakat sambut Pilkada 2024 dengan sukacita
Untuk itu, srikandi PDI Perjuangan ini berharap ke depan Pemerintah Kota Palangka Raya dapat benar-benar mengelola APBD dengan maksimal. Hal itu juga bertujuan agar laporan keuangan Pemerintah Kota Palangka Raya bisa kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK RI.
"Yang pasti kami juga siap untuk dilibatkan dalam mengatasi berbagai masalah tersebut, karena memang ini demi kebaikan bersama agar program dapat berjalan dengan maksimal," demikian Nenie Adriati Lambung.
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diminta antisipasi banjir
Baca juga: Pemkot Palangka Raya diharapkan pertahankan kinerja
Baca juga: Kwarda Pramuka Kalteng ziarah ke makam pahlawan
