Palangka Raya (ANTARA) - Senator RI asal Kalimantan Tengah Agustin Teras Narang menyatakan pengawasan secara berjenjang terhadap semua pembiayaan negara, kedepannya harus bahkan sangat perlu untuk lebih ditingkatkan.
Paling utama itu pengawasannya harus sudah dimulai dari awal proses pembahasan anggaran dalam APBN maupun APBD, kata Teras Narang melalui pesan singkat diterima di Palangka Raya, Kamis.
"Pengawasan bagaimana pun harus dimulai dari Pusat, kemudian baru berjenjang sampai ke tingkat tapak," ucapnya.
Apabila itu dilakukan, mantan Gubernur Kalteng periode 2005-2010 dan 2010-2015 itu meyakini perencanaan, pelaksanaan dan hasil akhir dari penggunaan anggaran harus terekam, terlaporkan serta termonitor dengan baik dan benar.
Teras Narang mengatakan sistem pelelangan yang dilakukan sekarang ini, bagaimana pun perlu direvisi kembali. Sebab, kejadian beberapa waktu lalu dengan terjadinya Operasi Tangkap Tangan atau OTT, adalah isyarat penting sekaligus perlunya dilakukan perubahan untuk penyempurnaan sistem.
"Yang juga perlu mendapat perhatian serius bersama adalah terkait praktik penempatan pejabat di daerah tidak profesional," ujar dia.
Dia menyebut, sekarang ini semakin banyak yang melakukan proses rekruitmen dengan tanpa memperhatikan kualitas, kapasitas, jenjang karir serta kepangkatan sebagaimana sudah diatur dalam peraturan yang berlaku. Di mana banyak terjadi jabatan yang diawaki oleh pejabat di daerah yang tidak didefinitifkan, sehingga kondisinya begitu mudah untuk diganti, bahkan begitu mudah untuk 'dikuasai' oleh pimpinan daerah.
"Hasilnya adalah pejabat daerah yang tidak bisa fokus, tidak profesional, dan asal bos senang pada saat melayani kepentingan rakyat dan pembangunan daerah," kata Anggota DPD RI itu.
Dirinya juga menyebut pemerintah nasional ke depan memiliki agenda yang ambisius dalam menghadirkan janji kampanye untuk Makan Bergizi Gratis. Tim Kampanye Nasionalnya baru-baru ini menyebut, ada ratusan triliun potensi kebocoran penerimaan negara termasuk dari industri perkebunan di daerah yang akan dikejar.
Baca juga: Pemimpin di Kalteng harus lebih peduli internet, kata Teras Narang
Teras Narang pun berharap, dengan momen transisi pemerintahan nasional yang juga butuh optimalisasi penerimaan negara, ke depan akan ada perhatian sungguh tentang peningkatan peran dan peranan pengawas dengan secara berjenjang. Sebab, pemerintahan daerah yang tidak terawasi dengan baik, selain berpotensi merugikan negara juga merugikan daerah dan masyarakat itu sendiri.
DPD RI sebagai lembaga perwakilan daerah, ke depan sudah barang tentu wajib pula meningkatkan tugas konstitusinya, termasuk dan tidak terbatas pada tugas pengawasannya terhadap tata kelola anggaran dan jalannya pembangunan daerah.
"DPD RI diharapkan menjadi 'penjaga' pelaksanaan otonomi di daerah. Masyarakat pun hendaknya diajak untuk turut serta bersama-sama mengawasi demi kepentingan daerah tercinta," demikian Teras Narang.
Baca juga: Operasi tangkap tangan di Kalimantan buah dari kegagalan pengawasan internal
Baca juga: TNI harus semakin tangguh dan punya kemampuan pertahanan siber, kata Teras Narang
Baca juga: Teras Narang berharap pemimpin baru membawa DPD RI lebih aspiratif dan kolaboratif
