DPRD Barut dan Pemkab jadwalkan bahas tenaga Non-ASN

id patih herman,tenaga honor nos asn,dprd barut,rdp,barut,barito utara,kalteng

DPRD Barut dan Pemkab jadwalkan bahas tenaga Non-ASN

Anggota DPRD Barito Utara Patih Herman AB.ANTARA/Dokumen Pribadi

Muara Teweh (ANTARA) - DPRD Kabupaten Barito Utara, Kalimantan Tengah, menjadwalkan rapat dengar pendapat (RDP) dengan pemerintah daerah setempat mengenai isu tenaga Non ASN.

Rencananya kegiatan RDP nantinya akan dihadiri oleh seluruh anggota DPRD, bersama pejabat Pj Bupati, Pj Sekda, perwakilan BKPSDM, BPKA, Inspektorat, seluruh kepala SOPD, Kabag Hukum Setda, serta perwakilan Forum Komunikasi Honorer R3 Barito Utara.

“Sesuai jadwal Banmus RDP akan dilaksanakan pada hari ini Senin (10/2)) dan ini menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi dan mencari solusi atas permasalahan tenaga Non ASN yang selama ini menjadi perhatian utama dalam meningkatkan kinerja dan efektivitas pelayanan publik di lingkungan Pemkab,” kata anggota DPRD Barito Utara Patih Herman AB di Muara Teweh, Senin.

Menurut dia terkait isu tersebut diharapkan pemerintah daerah segera merumuskan kebijakan yang adil dan pro-rakyat.

“Sehingga tenaga non ASN yang memiliki peran krusial dalam pelayanan publik dapat memperoleh perlakuan dan fasilitas yang lebih optimal. Reformasi kebijakan ini sangat penting untuk mendorong kinerja instansi pemerintah dan meningkatkan kesejahteraan tenaga non-ASN,” ujarnya.

Ia juga berharap di RDP nanti, para peserta rapat mengemukakan berbagai aspirasi dan usulan terkait perbaikan sistem manajemen tenaga non ASN. Diskusi intensif tersebut diharapkan menghasilkan rekomendasi konkrit guna menyelesaikan berbagai permasalahan struktural dan administratif yang selama ini dihadapi.

Pihak Pemkab Barito Utara pun menyampaikan komitmennya untuk menindaklanjuti masukan tersebut melalui evaluasi mendalam serta penyesuaian regulasi yang ada.

“Diharapkan langkah ini akan membuka jalan bagi peningkatan mutu pelayanan publik dan menciptakan lingkungan kerja yang lebih kondusif bagi seluruh tenaga pendukung di instansi pemerintah,” kata dia.