Palangka Raya (ANTARA) - Jajaran Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Kotawaringin Timur untuk melihat sejauh mana progres perbaikan Jalan Ujung Pandaran-Kuala Pembuang.
Sudah lima bulan berlalu kerusakan jalan ini namun sampai kini kondisinya masih memprihatinkan, kata Anggota Komisi IV DPRD Kalteng Abdul Hafid, Palangka Raya, Jumat.
"Jadi, kami menyayangkan lambannya respon pemerintah terhadap kerusakan jalan yang telah cukup lama dibiarkan terbengkalai," ucapnya.
Menurut dia, perbaikan di Jalan Ujung Pandaran-Kuala Pembuang harus segera dilakukan dan tidak bisa terus menerus ditunda. Sebab dikhawatirkan mengancam kerusakan jalan yang kian parah dan keselamatan pengguna jalan.
Untuk itu, dirinya meminta agar kontraktor pelaksana proyek benar-benar menepati janjinya dan tidak hanya memberi harapan tanpa tindakan nyata terhadap kondisi jalan tersebut.
"Seharusnya juga masa perawatan itu digunakan sebaik mungkin untuk memperbaiki kerusakan yang ada, namun justru terkesan diabaikan. Ini kan kasihan masyarakat yang melintas di jalan ini," ucapnya.
Hafid juga mendesak Dinas PUPR Provinsi Kalimantan Tengah untuk lebih serius dalam melakukan pengawasan teknis terhadap progres perbaikan jalan ini. Sebab, pengawasan yang ketat sangat penting demi memastikan kualitas pekerjaan sesuai standar dan tidak asal-asalan jadi jalan, sebab apabila tidak diawasi maka jalan yang telah dibangun dikhawatirkan mudah rusak.
"Kalau dari awal perencanaan saja sudah tidak matang, maka pelaksanaan di lapangan pasti juga tidak akan maksimal. Untuk itu pengawasan ini menjadi kunci utama kesuksesan pembangunan," ujarnya.
Baca juga: DPRD Kalteng dukung usulan relokasi RSUD Mas Amsyar Kasongan
Wakil rakyat dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyan ini juga mengungkapkan, saat ini masyarakat sangat mengharapkan adanya langkah cepat dari pemerintah daerah dalam menyelesaikan perbaikan sisi Jalan Ujung Pandaran-Kuala Pembuang.
Hal ini dikarenakan jalan tersebut bukan hanya sekedar jalur penghubung, tetapi juga merupakan akses utama perekonomian dan aktivitas masyarakat yang berada di pesisir.
"Jadi kami melakukan kunjungan kerja ini ingin melihat secara langsung sejauh apa progres jalan ini. Kemudian hasil kunjungan kerja ini akan kami rapatkan kembali untuk nantinya akan dibahas bersama mitra kerja," demikian Hafid.
Baca juga: DPRD Kalteng sebut perlu payung hukum pencegahan sengketa pertanahan
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemerintah atasi abrasi di Sukamara
Baca juga: Arton sebut sinergi antarkepala daerah penting untuk tingkatkan jiwa antikorupsi
