Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Kalimantan Tengah, Okki Maulana meminta pemerintah daerah segera mengatasi kondisi abrasi di Desa Sungai Damar, Kabupaten Sukamara, yang kini kondisinya kian mengkhawatirkan.
"Perlu langkah konkret dan segera berupa pembangunan Water Break System guna mencegah kerusakan lingkungan yang lebih parah," katanya di Palangka Raya, Selasa.
Dia mengungkapkan, apabila abrasi ini terus dibiarkan, bukan hanya ekosistem yang terganggu, tetapi juga akan berdampak langsung pada kehidupan dan penghidupan masyarakat di sekitar pesisir.
Sementara menurutnya, Water Break System atau sistem pemecah gelombang merupakan salah satu solusi teknis yang terbukti efektif dalam menahan laju abrasi pantai.
Ia juga menilai, Desa Sungai Damar sangat membutuhkan intervensi semacam ini karena kondisi geografisnya yang rawan.
“Desa Sungai Damar berada di wilayah yang berbatasan langsung dengan perairan luas, sehingga sangat rentan terkena dampak abrasi yang terus-menerus terjadi terutama saat pasang tinggi,” ucapnya.
Baca juga: DPRD Barito Utara bahas LKPJ 2024 dan penetapan tatib 2024--2029
Okki juga menekankan, upaya ini tidak hanya menjadi tanggung jawab daerah, melainkan perlu dukungan dan sinergi dari pemerintah provinsi dan pusat.
Ia berharap pemerintah daerah melalui dinas terkait dan instansi teknis lainnya segera melakukan survei lapangan untuk menyusun rencana aksi.
“Saya mendorong agar Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah segera menindaklanjuti dengan kajian teknis dan penganggaran. Ini menyangkut keselamatan lingkungan dan masa depan masyarakat desa,” ujarnya.
Okki juga mengimbau seluruh warga di Desa Sungai Damar untuk tetap waspada pada saat beraktivitas di tengah kondisi abrasi.
Ia mengharapkan, pemerintah daerah bisa bergerak cepat mengatasi kondisi abrasi tersebut, agar warga di Desa Sungai Damar tidak menjadi korban jiwa bencana abrasi.
"Warga juga saya minta untuk selalu melaporkan perkembangan kondisi abrasi di sana. Ini sebagai dasar untuk mendesak pemerintah daerah bergerak cepat," demikian Okki.
Baca juga: DPRD Kalteng soroti konsistensi dan transparansi penertiban perkebunan kelapa sawit
Baca juga: Legislator soroti tingginya tunggakan pajak kendaraan di Kotim
Baca juga: Pemkot - DPRD Palangka Raya sepakati empat perda jadi perda
