Sampit (ANTARA) - Anggota Fraksi Partai Golkar DPRD Kalimantan Tengah (Kalteng), Okki Maulana mengatakan, pencapaian target pembangunan di 2025 akan bergantung pada konsistensi kebijakan fiskal.
"Untuk itu penting bagi pemerintah provinsi agar konsisten pada kebijakan fiskal sehingga nantinya dapat mengejar target pembangunan di 2026 mendatang," katanya, Senin.
Dia mengungkapkan, proyeksi pembangunan yang direncanakan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD 2026 mengalami peningkatan dibanding target tahun ini. Hal inilah yang menuntut konsistensi kebijakan pemerintah, baik program maupun keuangan.
Untuk itu pemerintah provinsi harus siap menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan agar berdampak pada pencapaian target pembangunan.
"Pemerintah harus siap menjaga stabilitas ekonomi dan keuangan, apalagi kita akan menghadapi penyesuaian dana transfer dari pemerintah pusat," ucapnya.
Okki mengungkapkan, pada 2026 pemerintah memproyeksikan pertumbuhan ekonomi daerah tumbuh hingga sebesar 6 persen.
Baca juga: DPRD Kalteng tegaskan raperda pertambangan bukan hanya soal IPR
Dalam hal ini pemerintah harus mampu menguatkan sektor-sektor produktif yang memberi pengaruh besar terhadap peningkatan PDRB.
Pemerintah juga memproyeksikan penurunan laju kemiskinan sebesar 4,31 persen 4,89 persen. Tentu untuk mengejar target ini, pemerintah harus memperkuat program perlindungan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat, dan memperluas akses layanan dasar.
"Target-target juga bisa diperhatikan lagi, karena yang pasti harus sinkron dengan target pemerintah pusat. Baik itu prioritas daerah dan pusat harus berjalan bersama," ujarnya.
Lebih lanjut anggota Komisi IV ini mengharapkan pemerintah memerintahkan program pelatihan kerja berbasis kompetensi, peningkatan investasi padat karya, serta penciptaan lapangan kerja di sektor ekonomi produktif. Hal ini tidak lepas dari target penurunan tingkat pengangguran terbuka berada pada angka 3,30 persen pada 2026.
"Kalau melihat asumsi target, ini menandakan optimisme pemerintah. Namun sekali lagi, keberhasilan target itu tidak akan lepas dari kebijakan fiskal dan efektivitas belanja daerah," demikian Okki.
Baca juga: Pembahasan RAPBD 2026 difokuskan pada penanganan efisiensi dan prioritas daerah
Baca juga: Dekopinwil Kalteng: Peningkatan anggaran Dinas Koperasi merupakan keharusan
Baca juga: Legislator Kalteng sebut sejumlah raperda masih menunggu pembahasan
