Palangka Raya (ANTARA) - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Tengah mulai membahas rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2026, yang menitikberatkan pada keseimbangan antara kemampuan keuangan daerah dan kebutuhan pembangunan prioritas.
"Pembahasan difokuskan pada arah kebijakan fiskal daerah serta efektivitas belanja publik untuk tahun mendatang, kata Ketua DPRD Kalimantan Tengah, Arton S Dohong, saat memimpin Rapat Paripurna ke-3 Masa Persidangan I Tahun Sidang 2025, Senin.
Dia mengatakan, pembahasan RAPBD 2026 merupakan momentum penting untuk menilai arah pembangunan provinsi secara lebih realistis.
Untuk itu, DPRD Kalimantan Tengah akan mengawal penyusunan anggaran agar tidak hanya sesuai aturan, tetapi juga tepat sasaran.
Menurutnya, DPRD akan mencermati setiap alokasi belanja daerah, terutama yang berkaitan dengan pelayanan dasar, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
"Pengawasan yang ketat dinilai penting agar anggaran tidak terfokus pada kegiatan seremonial, melainkan benar-benar menyentuh kepentingan masyarakat," ucapnya.
Baca juga: Dekopinwil Kalteng: Peningkatan anggaran Dinas Koperasi merupakan keharusan
Sementara itu, Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, Edy Pratowo, pada saat menyampaikan pidato pengantar mengatakan, APBD 2026 disusun dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah serta penyesuaian terhadap kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat, hal tersebut dilakukan agar perencanaan belanja lebih terukur dan tidak menimbulkan defisit.
Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah juga menegaskan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Setiap belanja akan diarahkan pada program yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Rasionalisasi terhadap kegiatan yang tidak prioritas akan dilakukan secara selektif.
Edy menjelaskan, pengelolaan anggaran harus mampu menghasilkan keluaran yang jelas dan terukur. Untuk itu pihaknya ingin memastikan setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar memenuhi target administrasi.
"Selain efisiensi, belanja wajib seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar tetap menjadi perhatian utama dalam rancangan APBD 2026. Pemerintah daerah juga berupaya menyesuaikan program prioritas dengan kebijakan pembangunan nasional," demikian Edy.
Baca juga: DPRD minta Pemprov Kalteng perkuat pengawasan Sekolah Rakyat
Baca juga: DPRD Kalteng bersama Kementerian ESDM segera bahas penghentian tambang
Baca juga: DPRD Kalteng dorong BUMD tingkatkan peran dalam pembangunan daerah
