Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Tomy Irawan Diran meminta pemerintah provinsi memperkuat fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan program Sekolah Rakyat di seluruh daerah.
"Pengawasan yang optimal ini sangat penting agar program unggulan pemerintah pusat tersebut berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran," katanya di Palangka Raya, Selasa.
Dia mengatakan, pelaksanaan Sekolah Rakyat harus disertai dengan koordinasi yang jelas antara pemerintah pusat dan daerah.
Pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota diminta memahami batas kewenangan mereka serta tanggung jawab masing-masing dalam mendukung program ini.
“Sekolah Rakyat ini seluruhnya didanai oleh kementerian, tapi daerah juga diminta ikut mengawasi. Nah, kewenangan pengawasan inilah yang harus dijalankan dengan sungguh-sungguh oleh pemerintah daerah,” ucapnya.
Tomy menilai, mekanisme pelaksanaan program Sekolah Rakyat tidak sederhana karena banyak aspek yang harus diperhatikan. Mulai dari lokasi pembangunan sekolah, penerimaan siswa, hingga sarana dan prasarana perlu dipastikan dalam kondisi baik dan sesuai standar.
Ia menegaskan, pengawasan juga perlu menyentuh aspek pelaksanaan pendidikan di sekolah tersebut. Pemerintah daerah diharapkan memastikan tenaga pendidik, kurikulum, dan kegiatan belajar mengajar berjalan sesuai ketentuan yang ditetapkan.
Selain itu, lanjutnya, mekanisme pengelolaan keuangan Sekolah Rakyat harus diawasi secara ketat. Setiap penggunaan dana perlu dilakukan secara transparan dan akuntabel agar tidak menimbulkan penyimpangan di kemudian hari.
“Kewenangan daerah memang besar, karena menyangkut kelancaran pelaksanaan di lapangan. Jadi, daerah harus benar-benar menjamin agar program ini sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.
Baca juga: DPRD Kalteng dorong BUMD tingkatkan peran dalam pembangunan daerah
Tomy juga menyoroti pentingnya peran pemerintah daerah dalam memastikan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam Sekolah Rakyat.
Tenaga pendidik dan pengelola harus memiliki kompetensi yang memadai agar tujuan program dapat tercapai.
Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu menilai, Sekolah Rakyat merupakan langkah strategis pemerintah pusat untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Namun, tanpa pengawasan yang kuat, pelaksanaannya dikhawatirkan tidak efektif.
“Secara umum, saya menyambut baik karena di Kalteng program ini sudah mulai berjalan. Sekarang tinggal bagaimana pemerintah daerah menjalankan fungsinya sesuai kebutuhan dan arahan dari pusat,” tuturnya.
Ia berharap ke depan Pemprov Kalteng bersama pemerintah kabupaten dan kota dapat memperkuat sinergi dalam pelaksanaan Sekolah Rakyat.
Dengan pengawasan yang baik, program tersebut diharapkan mampu meningkatkan kualitas pendidikan dan pemerataan akses belajar bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah.
“Harapan kami, Sekolah Rakyat ini benar-benar menjadi solusi pemerataan pendidikan bagi masyarakat di pelosok. Tapi semua itu hanya bisa terwujud jika pemerintah daerah menjalankan fungsi pengawasan dengan maksimal,” tutup Tomy.
Baca juga: DPRD Kalteng tetapkan rencana prioritas kerja 2026
Baca juga: DPRD dorong generasi muda lestarikan wastra Kalteng
Baca juga: DPRD Kalteng sarankan pemutihan PKB jangan setiap tahun
