Sampit (ANTARA) - Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menargetkan sebanyak 71 tempat usaha di wilayah setempat menggunakan alat pemantau transaksi pajak daerah sebelum akhir 2025.
“Kami berharap kedepannya alat pemantau transaksi pajak daerah ini bisa digunakan di semua tempat usaha yang menjadi wajib pajak, khususnya tahun 2025 ini kami menargetkan 71 usaha sudah menggunakan alat itu,” kata Kepala Bapenda Kotim Ramadansyah di Sampit, Kamis.
Ia menjelaskan, alat pemantau transaksi pajak daerah merupakan inovasi yang diluncurkan pihaknya belum lama ini yang bertujuan untuk mencegah kebocoran pajak dan meningkatkan transparansi penerimaan pajak di Kotim.
Hal ini dilakukan dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Perda Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah, agar setiap transaksi di tempat usaha bisa dipantau.
Alat ini juga memudahkan pencatatan dan pelaporan pajak, khususnya pada tiga jenis pajak utama, yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) makanan dan minuman, jasa perhotelan serta jasa kesenian dan hiburan.
Dalam mewujudkan program ini, Bapenda Kotim mendapat dukungan pembiayaan dari Bank Kalteng melalui Program Corporate Social Responsibility (CSR).
Sejauh ini, alat tersebut telah terpasang di tiga tempat usaha, yakni Hotel Aquarius Boutique, Hotel Vivo dan Hotel Midtown.
“Saat ini kami menunggu kelengkapan dari Bank Kalteng untuk memasang alat tersebut di tempat usaha lainnya dengan total target kami tahun ini adalah 71 tempat usaha, meliputi 25 hotel, 38 restoran atau rumah makan dan 11 tempat hiburan terpasang semua,” lanjutnya.
Selain untuk transparansi penerimaan pajak daerah, Ramadan menyebut tujuan alat ini adalah untuk optimalisasi pajak daerah.
Baca juga: BMKG Kotim prakirakan awal musim kemarau pertengahan Juni
Berdasarkan analisis pihaknya beberapa tahun terakhir wajib pajak memiliki potensi pembayaran yang besar, namun pajak yang diterima daerah terbilang tidak wajar dan ini menunjukkan adanya indikasi kebocoran dalam penerimaan pajak daerah.
“Karena terkadang kami pantau kepatuhan wajib pajak itu sebenarnya sudah bagus, dia patuh membayar pajak, tetapi ada ketidakwajaran. Makanya, dengan alat ini kita bisa mengecek ketidakwajaran itu dan melakukan pemeriksaan langsung ke wajib pajak,” jelasnya.
Ia menambahkan, dengan adanya alat pemantau transaksi pajak daerah ini diharapkan bisa mengurangi kebocoran dalam penerimaan pajak.
Hal ini juga merupakan amanah dan mendapat apresiasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sebab Kotim menjadi kabupaten pertama yang menerapkan alat pemantau transaksi pajak daerah yang bisa di cek secara langsung atau real time.
Bapenda Kotim juga akan menggandeng Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) setempat dalam hal pengawasan untuk memastikan alat yang sudah dipasang digunakan sebagaimana mestinya oleh tempat usaha.
Pihaknya juga akan membuat peraturan bupati (Perbup) yang menjadi payung hukum terkait penerapan alat pemantau transaksi pajak daerah.
Misalnya, jika ada tempat usaha yang terbukti tidak menyetorkan pajak ke kas daerah, maka konsumen bisa menuntut pemilik tempat usaha tersebut. Karena artinya, konsumen telah melaksanakan kewajiban pajaknya, namun diselewengkan oleh pemilik usaha.
“Semoga alat ini bisa segera dipasang di tempat usaha lainnya. Kami sudah mengajukan surat permohonan ke Bank Kalteng, Pj Sekda Kotim juga menyampaikan bahwa alat ini akan bekerja secara maksimal ketika pembaharuan kerjasama dengan Bank Kalteng,” demikian Ramadan.
Baca juga: BPBD Kotim latih kesiapsiagaan pelajar SMPN 8 Sampit hadapi karhutla
Baca juga: Layanan data BPS Kotim semakin diminati
Baca juga: Fraksi Golkar: Kembalikan kejayaan Kotim dalam berbagai aspek
