Sampit (ANTARA) - Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyebut penajaman visi dan misi daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) harus fokus pada program prioritas.
“Fraksi Golkar menilai visi dan misi dalam RPJMD harus dirumuskan secara jelas, realistis dan selaras dengan kebutuhan serta potensi daerah yang selanjutnya diimplementasikan dalam program prioritas,” kata Sekretaris Fraksi Golkar Kotim Riskon Fabiansyah di Sampit, Rabu.
Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan rancangan awal RPJMD Kotim 2025-2029 yang disampaikan oleh Bupati Kotim Halikinnor, Senin (21/4).
Lebih lanjut, ia menjelaskan visi dan misi tersebut harus menjadi landasan kuat menentukan program-program prioritas yang strategis dan berdampak langsung bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Golkar menekankan pentingnya fokus pada program prioritas yang terukur dan dapat diimplementasikan secara efektif, sehingga sumber daya daerah dapat diarahkan secara optimal.
Dalam periode pemerintahan kali ini, Fraksi Golkar juga mendorong untuk dapat mengembalikan kejayaan Kotim yang unggul dalam berbagai aspek, terutama aspek ekonomi sehingga disebut sebagai pintu gerbang perekonomian Kalimantan Tengah.
Namun, dalam satu dekade terakhir keunggulan ini terus mengalami penurunan, seperti bandara, pelabuhan laut, rumah sakit, perkebunan hingga sektor jasa, sehingga kini Kotim dinilai kalah dibandingkan kabupaten tetangga.
“Oleh karena itu, RPJMD ini tidak hanya menjadi dokumen perencanaan semata, tetapi juga panduan nyata dalam mewujudkan visi kemajuan daerah yang berkelanjutan,” demikian Riskon.
RPJMD Kotim 2025-2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kotim. Sebelumnya, Halikinnor menyampaikan bahwa visi yang diusung pihaknya adalah sejahtera, bermartabat, maju dan berkelanjutan, serta delapan misi.
Baca juga: Fraksi PKB Kotim: Pemda harus mampu tingkatkan kesejahteraan tenaga pendidik
Pertama, mewujudkan transformasi sosial untuk membangun sdm yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif. Kedua,mewujudkan transformasi ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan.
Ketiga, mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang inovatif dan adaptif. Keempat, mewujudkan stabilitas ekonomi dan ketertiban umum. Kelima, mewujudkan ketahanan sosial, budaya dan ekologi.
Keenam, mewujudkan pembangunan kewilayahan yang merata dan berkeadilan. Ketujuh, mewujudkan penyediaan infrastruktur melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana dasar yang ramah lingkungan. Kedelapan, mewujudkan pembangunan yang berkesinambungan.
Penyusunan dokumen rancangan awal ini mengacu periode pertama RPJMD Kotim 2025-2045 yaitu, penguatan fondasi transformasi yang tertuang dalam Perda Nomor 3 Tahun 2024 yang mengacu pada permasalahan daerah dan isu strategis di Kotim.
“Permasalahan daerah dan isu strategis itu menjadi pedoman dan acuan perencanaan pembangunan daerah dan acuan perencanaan pembangunan daerah untuk lima tahun kedepan serta menjadi pondasi awal dalam pencapaian Kotim Unggul 2045,” sebutnya.
Ia menambahkan, dalam proses penyusunan rancangan awal ini, masukan dan saran DPRD Kotim menjadi bagian penting dalam penyempurnaan dokumen sebelum dilanjutkan ke tahapan berikutnya.
Sesuai diamanatkan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, rancangan awal RPJMD Kotim 2025-2029 akan segera dikonsultasikan kepada Gubernur Kalimantan Tengah guna memastikan keselarasan arah pembangunan kabupaten dengan RPJMD Provinsi dan RPJMN 2025-2029, serta diinput dalam SIPD RI.
“Sinergi antara eksekutif, legislatif dan pemangku kepentingan dalam pembahasan mendapatkan kesepakatan sehingga proses penyusunan RPJMD ini dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan, perundangan untuk membangun Kotim yang kita cintai,” demikian Halikinnor.
Baca juga: Fraksi PDIP dorong Pemkab Kotim proaktif terkait hilirisasi sawit
Baca juga: DPRD Kotim dukung penerapan alat pemantau transaksi pajak daerah
Baca juga: Kapolda tanam padi bersama Forkopimda Kalteng dukung ketahanan pangan