Sampit (ANTARA) - Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim), Kalimantan Tengah menyebut pendidikan dan kesehatan perlu menjadi prioritas dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
“Pendidikan dan kesehatan perlu perhatian serius karena hal ini merupakan bagian terpenting dalam pembangunan sumber daya manusia (SDM) di Kotim, ” kata anggota Fraksi PKB DPRD Kotim Zainuddin di Sampit, Rabu.
Hal ini ia sampaikan sehubungan dengan rancangan awal RPJMD 2025-2029 yang disampaikan oleh Bupati Kotim Halikinnor belum lama ini yang di dalamnya tidak secara spesifik menjabarkan terkait bidang pendidikan dan kesehatan.
Ia menjelaskan, mengacu pada misi pertama yang tertuang dalam rancangan awal RPJMD tersebut, yakni mewujudkan transformasi sosial untuk membangun SDM yang sehat, unggul, berdaya saing dan adaptif, maka peningkatan pendidikan kesehatan perlu diperhatikan.
Menurut pihaknya, pemerintah daerah harus mampu memberikan akses pendidikan gratis terutama pada pada tingkat pendidikan usia dini, dasar dan menengah, serta meningkatkan kesejahteraan tenaga pendidik yang selama ini masih tergolong rendah.
“Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik ini diharapkan dapat berimbas pada peningkatan kualitas pendidikan kita. Jika kesejahteraan mereka bagus, tentu mereka akan lebih termotivasi dalam melaksanakan pekerjaannya,” ujarnya.
Baca juga: Fraksi PDIP dorong Pemkab Kotim proaktif terkait hilirisasi sawit
Di samping itu, Fraksi PKB juga mengharapkan pemerintah daerah meningkatkan sarana prasarana yang memadai, baik untuk pendidikan formal maupun non formal, seperti pendidikan keagamaan, madrasah dan khususnya pondok pesantren.
Kemudian, dalam bidang kesehatan pihaknya mendorong pemerintah daerah menghadirkan rumah sakit swasta sebagai layanan alternatif kesehatan yang dapat dilakukan dengan sistem kerja sama ataupun investasi.
Keberadaan rumah sakit swasta ini tidak sekadar memberikan alternatif tempat layanan kesehatan bagi masyarakat, tapi juga mendorong terciptanya persaingan yang sehat antar rumah sakit sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Hal ini juga untuk meningkatkan layanan yang sering dikeluhkan masyarakat terutama berkaitan dengan administrasi, agar ke depannya masyarakat yang memerlukan layanan kesehatan cepat tertangani tanpa harus menunggu hal-hal yang dapat menunda layanan kesehatan itu sendiri,” demikian Zainuddin.
Baca juga: DPRD Kotim dukung penerapan alat pemantau transaksi pajak daerah
Baca juga: Kapolda tanam padi bersama Forkopimda Kalteng dukung ketahanan pangan
Baca juga: Gubernur Kalteng ajak kawula muda tidak malu jadi petani
