DPRD Kalteng sebut peladang dan penambang tradisional perlu diberikan ruang

Rabu, 11 Juni 2025 21:14 WIB

Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Nyelong Inga Simon. ANTARA/Dokumentasi pribadi.

Palangka Raya (ANTARA) - Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Nyelong Inga Simon menyatakan bahwa perlu adanya ruang bagi para peladang dan penambang emas tradisional di daerah ini.

"Sangat ironis. Kita ini pemilik tanah, tapi diperlakukan seolah-olah pencuri emas dan pelaku pembakaran liar. Bahkan negara tetangga ikut protes. Ini tidak benar dan perlu diluruskan," katanya di Palangka Raya, kemarin.

Dia mengungkapkan, masyarakat adat Dayak selama ini menjalankan tradisi berladang dan menambang dengan cara-cara yang bertanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai leluhur. Untuk itu, adanya stigma terkait ladang berpindah merupakan kegiatan yang merusak lingkungan, hal itu hanya pemikiran yang tidak berlandasan fakta di lapangan.

"Ini adalah budaya yang diwariskan turun-temurun, dan dilakukan dengan kearifan lokal masyarakat Dayak, bukan semena-mena," ucapnya.

Nyelong juga menekankan, pemerintah pusat maupun daerah seharusnya tidak hanya fokus pada pembangunan fisik, tetapi juga kesejahteraan masyarakat lokal yang telah menjaga bumi Kalimantan sejak lama.

Ia juga mengusulkan agar filosofi Huma Betang, yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat Dayak, dijadikan landasan utama dalam pembangunan Kalimantan Tengah.

"Huma Betang mengajarkan hidup bersama dalam harmoni dan saling menghargai, yang sangat relevan dalam pembangunan berkelanjutan," ujarnya.

Nyelong juga menyoroti, selama ini praktik penambangan rakyat dan ladang berpindah justru menjadi kambing hitam atas kerusakan lingkungan, sementara aktivitas industri besar yang sesungguhnya menjadi penyebab utama justru luput dari sorotan.

Untuk itu, perlu adanya evaluasi mendalam terhadap aktivitas perusahaan besar yang benar-benar melanggar aturan sehingga menyebabkan kerusakan lingkungan.

"Kita harus objektif. Jangan hanya menyalahkan yang lemah. Tetapi kita juga perlu adil dalam melihat seluruh aktivitas perusahaan besar," demikian Nyelong.