Pemkab Pulang Pisau didorong tingkatkan ketahanan daerah hadapi bencana

Minggu, 27 Juli 2025 17:18 WIB

Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB Jakarta, Franta Eveline. ANTARA/Dita Marsena

Pulang Pisau (ANTARA) - Penelaah Teknis Kebijakan Direktorat Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB, Jakarta Franta Eveline mengatakan pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan oleh BPBD Kabupaten Pulang Pisau dalam rangka menghitung Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan gambaran menyeluruh tentang sejauh mana kemampuan pemerintah daerah dalam menanggulangi bencana.

"Penanggulangan bencana itu bukan hanya dalam kondisi darurat tapi juga pada saat pra bencana darurat dan pasca bencana," kata Franta Eveline di Pulang Pisau, Jumat.

Franta menjelaskan bahwa IKD bukan hanya menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) semata, tetapi merupakan kerja kolektif dari seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

"Penanggulangan bencana melibatkan banyak sektor teknis, misalnya untuk karhutla itu tidak bisa hanya ditangani BPBD, ada peran penting Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup," ujarnya.

Ia menambahkan FGD sangat penting dilakukan agar seluruh SKPD dapat menyampaikan data, informasi, serta dokumen pendukung terkait program-program mereka dalam mendukung pengurangan risiko bencana.

"Dokumen dan data tersebut selanjutnya diverifikasi dan menjadi dasar penilaian IKD di tingkat pusat," lanjutnya.

Nilai IKD, papar Franta, suatu daerah dapat menjadi faktor penambah atau pengurang dalam indeks risiko bencana nasional (IRBN).

“Kalau IKD suatu daerah rendah, maka IRBN nya juga naik, artinya kepala daerah sebagai Indeks Kinerja Utama (IKU) memiliki nilai kinerja yang menurun,” jelasnya.

Franta menambahkan bahwa peningkatan IKD adalah tanggung jawab bersama. SKPD di tingkat daerah diminta aktif dalam menyampaikan kondisi nyata di lapangan, menyertakan kendala dan solusi dalam setiap proses penilaian. Hal ini sangat membantu pemerintah pusat untuk memahami kebutuhan dan masalah aktual di daerah.

“Kita tidak bisa hanya menilai dari angka kejadian bencana saja, tapi harus tahu penyebabnya. Misalnya karhutla sering terjadi, ternyata karena alat pemadam yang rusak atau tidak tersedia, dari situ kami bisa memberikan bantuan alat agar kapasitas daerah meningkat,” ujarnya.

Franta berharap Kabupaten Pulang Pisau bisa lebih aktif dalam menghimpun dan menyampaikan seluruh data pendukung ke BPBD untuk kemudian diunggah ke sistem INA-RISK. Ia juga berharap keterlibatan seluruh instansi dapat berlangsung setiap tahun, karena IKD merupakan penilaian tahunan.

“Kegiatan seperti ini penting untuk membuka mata kami di pusat tentang kondisi nyata di daerah, jika daerah tidak menyampaikan datanya secara detail, maka kami tidak bisa memberikan solusi yang tepat,” demikian Franta Eveline.