Palangka Raya (ANTARA) - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberi dukungan salah satunya pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC) untuk Provinsi Kalimantan Tengah (Kalteng) menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di tengah musim kemarau.
"Rencana OMC ini merupakan bagian strategi mitigasi bencana karhutla, khususnya mengantisipasi dampak musim kemarau yang saat ini mulai dirasakan di beberapa wilayah Kalimantan Tengah," kata Kabid Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalteng Alpius Patanan di Palangka Raya, Rabu.
Dia menjelaskan pihaknya bersama lintas sektor telah melaksanakan koordinasi dan verifikasi pesawat udara untuk keperluan OMC.
Baca juga: Gubernur gelar konferensi video bersama camat monitoring PSU Pilkada Barut
OMC ini menggunakan metode penyemaian awan dengan bahan kimia khusus dalam mempercepat hujan buatan. Teknologi ini dianggap efektif membasahi lahan gambut yang rentan terbakar dan sulit dijangkau tim pemadam di darat, terutama saat intensitas curah hujan alami menurun signifikan.
"Kami berharap melalui OMC, peluang terjadinya karhutla skala besar bisa ditekan sedini mungkin. Upaya ini akan lebih efektif jika didukung kerja sama semua pihak dan kesiapsiagaan masyarakat," jelasnya.
Baca juga: Gubernur kawal PSU Pilkada Barut pastikan proses demokrasi berjalan lancar
Namun IA menekankan OMC bukan satu-satunya solusi. Upaya pencegahan tetap membutuhkan pengawasan lapangan yang ketat, patroli terpadu, serta penegakan hukum terhadap pembakar lahan.
"OMC sudah dimulai hari ini, rencana 2 sortie. Pelaksanaan tahap awal ditargetkan 5 hari ke depan, setiap hari sekitar 2 sortie," paparnya.
Daerah sasaran difokuskan pada Kalteng wilayah tengah ke selatan, yang merupakan prioritas penanganan karhutla dengan memperhatikan berbagai perkembangan.
Baca juga: Tak ada pembatasan akses, Gubernur Kalteng tegaskan ini zamannya keterbukaan informasi
Baca juga: Komisioner KI: Gubernur dan Wagub Kalteng implementasikan keterbukaan informasi dengan sangat baik
Baca juga: Diskominfosantik: Tak ada pembatasan akses informasi publik di lingkup Pemprov Kalteng
