Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Sudarsono, mendorong sekaligus meminta pemerintah provinsi, agar mengambil alih pengelolaan Jalur Asam Baru hingga Rantau Pulut yang ada di Kabupaten Seruyan.
"Aspirasi masyarakat di Kecamatan Batu Ampar, Seruyan Tengah, Seruyan Hulu, dan Suling Tambun, menginginkan adanya peningkatan infrastruktur jalan di wilayah mereka," kata Sudarsono di Palangka Raya, Jumat.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan II meliputi Kabupaten Kotawaringin Timur dan Seruyanitu, menyebut, kondisi jalan yang saat ini berstatus milik Kabupaten Seruyan dinilai kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat setempat.
Penduduk lokal, lanjut dia, ada di pinggiran sungai dan status jalannya masih milik Kabupaten Seruyan, sehingga harus dilihan kemampuan pemkab dalam menanganinya.
"Kalau jalur tersebut ditangani sendiri oleh Kabupaten Seruyan, tentunya sangat berat. Itu kenapa pemprov perlu mengambil alih pengelolaannya," kata Sudarsono.
Legislator Kalteng itu meyakini, apabila pemprov mengambil alir pengelolaannya, maka akan memberikan dampak positif bagi banyak desa di sekitar jalur tersebut. Dengan sumber daya yang lebih besar, pemerintah provinsi diharapkan mampu meningkatkan kualitas jalan dan memperlancar aksesibilitas masyarakat.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemda selidiki hilangnya 24 ribu itik bantuan pusat di Pulpis
"Keinginan masyarakat jalur tersebut diambil pemprov karena banyak desa yang ada di sekitaran tersebut. Jadi, kami mendorong Pemprov Kalteng segera mengambil alih jalur tersebut," ujarnya.
Sudarsono menegaskan bahwa DPRD Kalteng akan terus mengawal aspirasi ini dan berkoordinasi dengan pemprov, untuk merealisasikan pengambilalihan dan peningkatan kualitas Jalur Asam Baru-Rantau Pulut. Untuk itu ia mengharapkan, langkah ini dapat meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat di wilayah tersebut.
"Memang perlu langkah strategis yang dilakukan oleh pemerintah provinsi, agar pembangunan di Kalteng ini bisa benar-benar merata dan dirasakan oleh masyarakat yang berada di pelosok daerah," demikian Sudarsono.
Baca juga: DPRD Kalteng komitmen cari solusi pasca tutupnya pabrik penampung puya
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemerintah optimalisasi PAD dari sektor pertambangan
Baca juga: DPRD Kalteng sebut layanan jemput bola Adminduk permudah warga
