Palangka Raya (ANTARA) - Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Tengah Bambang Irawan mendorong sekaligus meminta pemerintah, baik pusat maupun daerah, agar menyelidiki terkait hilangnya 24.000 itik petelur yang digelontorkan di kawasan Food Estate Belanti Siang, Kabupaten Pulang Pisau.
"Ini menjadi pertanyaan besar bagi kita, ke mana sekarang itik-itik tersebut? Bagaimana pengembangannya? Ini kan katanya merupakan program yang sejak awal digadang-gadang mampu meningkatkan produksi pangan itu," kata Bambang di Palangka Raya, Jumat.
Wakil rakyat Kalteng dari daerah pemilihan V meliputi Kabupaten Pulang Pisau dan Kapuas itu menyebut, awalnya kelompok tani penerima bantuan justru mencatat surplus produksi telur dan meraih keuntungan besar. Namun, kini pihaknya meminta informasi yang jelas dari pemerintah terkait perkembangan program tersebut.
"Kalau sebelumnya surplus, artinya secara logika seharusnya berkelanjutan. Tapi kenyataannya sekarang, puluhan ribu itik itu tidak terlihat lagi," ujarnya.
Legislator Kalteng itu pun menilai, kegagalan program disebabkan perencanaan yang setengah matang. Mulai dari bibit, pengelolaan kandang, hingga yang paling krusial adalah pakan. Harga pakan pabrikan yang menembus Rp475 ribu sampai Rp500 ribu per sak disebut menjadi penyebab utama para peternak tak mampu bertahan.
"Kalau tidak bisa dibeli dan tidak menghasilkan, ya menurut saya program ini sia-sia," ujarnya.
Bambang menilai absennya dukungan sistem produksi pakan lokal menjadi kelemahan utama. Ia menekankan pentingnya pembangunan pabrik pakan di Pulang Pisau sebelum meluncurkan program besar.
Baca juga: DPRD Kalteng komitmen cari solusi pasca tutupnya pabrik penampung puya
"Kalau pakan, bibit, dan obat-obatan semua dari luar, kita hanya jadi pasar, bukan pelaku utama," tuturnya.
Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini juga mengingatkan, agar program strategis nasional tidak hanya berhenti di atas kertas. Terlebih, Kalimantan Tengah diproyeksikan sebagai penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
"Jangan sampai ini cuma proyek yang sia-sia. Kita akan telusuri pola pengadaan, harga pakan, dan apakah potensi lokal benar dimanfaatkan atau justru diabaikan," demikian Bambang.
Baca juga: DPRD Kalteng minta pemerintah optimalisasi PAD dari sektor pertambangan
Baca juga: DPRD Kalteng sebut layanan jemput bola Adminduk permudah warga
Baca juga: Pemprov Kalteng tanggapi pemandangan umum Fraksi DPRD
